JAKARTA (10 Oktober) – Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menanggapi belum diunggahnya dokumen usulan anggaran DKI atau Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di website resmi apbd.jakarta.go.id.
Wibi menjelaskan, KUA PPAS tidak bisa secara langsung diunggah ke website APBD.Jakarta.go.id karena masih diperlukan pembahasan dengan DPRD, antara Banggar, Komisi dan TAPD. Namun demikian, Wibi mengingatkan Pemprov DKI Jakarta soal transparansi.
“Seperti yang sama-sama kita ketahui di DPRD yang periode baru ini belum terbentuk secara resmi mengenai komisi dan badan,” kata Wibi, Kamis (10/10).
Menurut Wibi, saat ini juga sudah diterapkan sistem e-budgeting yang akan menampilkan secara otomatis KUA PPAS setelah melalui proses pembahasan. Selain itu, KUA PPAS harus sesuai dengan RKPD seperti yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Oleh karena itu, Fraksi Partai NasDem DPRD DKI akan berupaya mengingatkan dan berusaha mempercepat proses publikasi KUA PPAS tersebut,” terangnya.
Karena kendala yang terjadi, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta tersebut mempertanyakan kinerja Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan TAPD DKI. Wibi menilai kerja kedua lembaga tersebut lambat, mengakibatkan dalam perencanaan hanya sedikit waktu dimiliki DPRD DKI Jakarta untuk membahas anggaran tahun 2020.
“Kita memertanyakan kinerja Bappeda dan TAPD Pemprov DKI Jakarta untuk hal ini. Namun, kami juga berharap masyarakat tidak menjadi berpikir kurang bijak dan secara umum menilai bahwa belum diunggahnya KUA PPAS ini karena ada sesuatu yang ditutup-tutupi atau ada sesuatu hal tidak baik yang direncanakan,” paparnya.
Wibi juga meminta jangan sampai ada pihak yang untuk kepentingan pribadi atau golongannya memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan kegaduhan dan membuat keresahan di masyarakat dengan menggunakan situasi tersebut.
“Mari kita berpikir objektif dan solutif agar tujuan kita untuk melayani masyarakat berjalan dengan baik bukan sebaliknya,” pungkasnya.(*)
Betulkah anggaran mbuat wc umum sampai 5,5 M per unit? Jadi kalau 30 Unit jadi 160 M.
Hitungannya bagaimana itu? Bukankah dengan uang sebanyak itu sdh bisa untuk membuat Rusunawa yg berkwalitas?
Semoga partai Nasdem tidak asal menyetujui saja.
Selamat bekerja. Sukses selalu.