JAKARTA (27 November) – Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menerima kunjungan ketua DPP Partai NasDem Bidang Kesehatan, Okky Asokawati di kantor Fraksi NasDem, Gedung DPRD DKI Lantai 5, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (26/11). Kedatangan Oky diterima langsung oleh Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Wibi Andrino, serta para anggota Fraksi NasDem DPRD DKI, di antaranya Hasan Basri Umar, Abdul Azis Muslim, dan Hariadi Anwar.
Kedatangan tersebut membahas sejumlah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Fraksi NasDem DPRD DKI, terutama yang berkaitan di bidang kesehatan. Bidang ini masuk ke dalam Komisi E DPRD DKI Jakarta yang mana Fraksi NasDem menempatkan dua anggota untuk komisi tersebut.
“Tadi kita sudah berdiskusi, tentunya pertemuan ini untuk lebih memaksimalkan lagi peran Fraksi NasDem sebagai mitra strategis Pemprov DKI Jakarta untuk kepentingan masyarakat ibu kota,” ujar Wibi Andrino, ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut dibahas peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bidang kesehatan dalam mengakomodir pelayanan kesehatan yang ada di DKI Jakarta, salah satunya terkait program BPJS. Selain itu juga dibahas terkait upah tenaga kerja kesehatan di DKI Jakarta.
“Memang isu yang paling besar adalah BPJS, karena DKI Jakarta ikut andil menanggung beban dari pusat untuk membayar tagihan-tagihan. Kemudian juga bagaimana tenaga kesehatan seperti dokter, perawat dan tanaga kesehatan lainnya sudah mendapatkan upah yang layak,” ujarnya.
Fraksi NasDem DPRD DKI menyoroti minimnya tenaga dokter kandungan di Kepulauan Seribu. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat kematian ibu dan anak saat melahirkan.
“Dokter kandungan di sana hanya ada pada hari Senin, Selasa dan Rabu, tidak full dalam satu Minggu. Selebihnya hanya bidan. Sementara proses persalalinan yang terjadi tidak selamanya normal, bisa juga caesar. Ini yang harus menjadi perhatian NasDem,” terangnya.
Masalah tunggakan rumah sakit swasta dari program BPJS juga menjadi perhatian NasDem. Saat ini ada beberapa rumah sakit swasta di Jakarta yang belum dibayar tagihan BPJS oleh pemerintah pusat. Fraksi NasDem menyarankan agar pemerintah menjalin kerja sama dengan pihak bank untuk pembayaran program BPJS terrsebut.
“Solusinya adalah menjalin kerja sama dengan pihak bank dengan membayar di awal tagihan BPJS, untuk kemudian dibayarkan pemerintah pusat. Toh, dendanya juga sama yaitu 1% bila ada keterlambatan pembayaran,” pungkasnya. (*)