JAKARTA (16 Mei) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta melibatkan publik dalam mencari pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino menanggapi masa jabatan Anies yang akan berakhir pada Oktober 2022 dan digantikan penjabat (PJ) gubernur.

“Partisipasi publik itu akan memperkuat legitimasi PJ kepala daerah,” Wibi, Senin, (16/5/ 2022).

Wibi mafhum pemilihan PJ gubernur merupakan kewenangan Kemendagri dan Presiden. Namun, pemerintah juga perlu memastikan pemilihan PJ kepala daerah dilakukan secara transparan dan terbuka bagi publik.

“Partisipasi publik tidak dimaksudkan sebagai pemilihan oleh publik tapi publik bisa memberikan penilaian dan masukan terkait calon PJ,” ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menilai partisipasi publik penting karena PJ gubernur akan menghadapi beberapa tantangan selama bertugas. Tantangan tersebut, yakni sigap merespons kebijakan pemerintah pusat dan memulihkan Jakarta usai pandemi covid-19.

“Sehingga sosok PJ Gubernur DKI Jakarta harus kompeten, berkapasitas, dan berintegritas,” terang Wibi.

Selain itu, Wibi berharap PJ gubernur memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Kemudian mampu merealisasikan rencana pembangunan serta melanjutkan program yang sudah berjalan. (Medcom/*).