JAKARTA (29 Juni) –  Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Hasan Basri Umar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperketat pengawasan kepada para pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya di Jakarta, termasuk tempat hiburan. Hal tersebut menanggapi pencabutan izin 12 outlet Holywings oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Terbukti dari contoh kasus Holywings yang dimana hanya bisa menjual minuman beralkohol saja dan tidak bisa minum di tempat akan tetapi nyatanya bisa minum di tempat,” ujar Hasan Basri saat rapat Komisi B DPRD DKI bersama Pemprov DKI Jakarta dan manajemen Holywings, Rabu (29/6/2022).

Legislator NasDem ini juga menyanyangkan tindakan yang dilakukan pihak Holywings yang menggunakan nama ‘Muhammad’ dan ‘Maria’ untuk promosi minuman keras. Hasan mengungkapkan, dari 12 outlet Holywings yang dibekukan, terdapat beberapa outlet yang belum memiliki surat izin. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari Pemprov DKI.

“Ini pun berdampak buruk bagi para karyawannya yang sementara ini harus kehilangan mata pencariannya, bahkan termasuk juru parkir serta petugas kebersihan yang harus kehilangan pekerjaannya,“ tambahnya

Setelah dilakukan pencabutan izin, bukan tidak mungkin managemen Holywings akan melakukan pengurusan izin baru dengan mengganti nama. Untuk itu, dirinya mendesak kepada Pemprov DKI untuk memperketat pengawasan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. (BH/FM)