JAKARTA (29 Desember) – Upaya negara untuk mencapai kedaulatan pangan yang berkelanjutan perlu diimbangi dengan kontrol kebijakan dari seluruh elemen masyarakat terutama oleh petani. Perkembangan isu pangan terkini terkait dengan kebijakan impor beras dan juga kesejahteraan petani lokal perlu dilakukan reformasi kebijakan.
Ketua DPW Petani NasDem DKI Jakarta menyambut baik program strategis Kementerian Pertanian (Kementan) terkait peningkatan kesejahteraan petani. Dia mengatakan, pemerintah bisa terlibat dalam mengintervensi pasar domestik untuk mengarahkan pada dinamika ekonomi politik global.
Terkait impor beras, pertimbangan stabilisasi harga, menurutnya kurang tepat karena akan berujung pada kebijakan protektif terhadap perdagangan internasional tanpa memperhatikan posisi produsen lokal. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan beras yang diberlakukan sesuai dengan kepentingan pemerintah daripada kepentingan produsen dan konsumen beras, serta kelompok lainnya.
“Kedaulatan pangan merupakan identitas sekaligus cita-cita. Ia memiliki artian bahwa negara bebas intervensi dari negara asing dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi rakyatnya,” kata Baruri, Rabu (29/12/2022).
Baruri mengatakan, kedaulatan pangan suatu negara menghendaki pemenuhan pangan bagi rakyat melalui produksi lokal yang berkualitas, bergizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Karenanya, peningkatan kinerja produksi perlu difasilitasi secara finansial.
Dia menyebut, salah satu program strategis Kementan yakni penyediaan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 6 persen. Melalui KUR tersebut diharapkan sebagai penopang potensi pertanian daerah dan dapat meningkatkan kinerja pertanian dari hulu ke hilir. Anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar Rp50 trilliun dari total plafon anggaran yang ada sebesar 190 trilliun.
“Kedaulatan pangan berbicara tentang ketersediaan produksi dalam negeri. Hal itu berkaitan dengan kemauan dan kemampuan masyarakat berproduksi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan,” terangnya.
Petani NasDem DKI, kata Baruri, memandang bahwa pemerintah memiliki peranan penting dalam membangun daya saing global. Isu strategis yang berkaitan dengan pangan yaitu ketidakmampuan bersaing. Sementara kegiatan impor dan ekspor menjadi sumber penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi domestik.
Gerakan Tiga Kali Ekspor (Geratieks) yang digaungkan oleh Kementan diharapkan dapat memperkuat eksistensi bangsa dalam percaturan global. Baruri menyebut, kriteria kedaulatan pangan yakni mengacu terhadap pandangan bahwa politik pangan tidak berorientasi harga murah tetapi harga sesuai dengan mekanisme pasar.
“Kemudian, pengelolaan usaha pertanian berorientasi keunggulan daya saing, selanjutnya pemenuhan pangan berorientasi pada keterjangkauan (daya beli) dan mutu (daya saing),” paparnya.
Baruri menambahkan, Petani NasDem DKI juga memandang langkah negara agar memiliki daya saing ialah dengan membangun knowledge-based economy, dimana pembagunan sektor pertanian harus bertumpu pada keandalan human capital dengan mengelola kekayaan alam secara berkelanjutan, melalui kelembagaan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostra Tani).
Langkah strategis Kementan ini dinilai memiliki visi masa depan dengan memperkuat fungsi penyuluhan menggunakan kecanggihan Artificial Intelligence. Dengan kendali Agricultural War Room (AWR), Pemerintah dapat memantau lalu lintas data pertanian domestik.
“Sektor pertanian dijadikan fondasi dalam membangun kesadaran terhadap sumber pangan. Ketidakpedulian suatu negara di bidang pertanian menimbulkan ketergantungan dan keruntuhan atas kedaulatan negara,” imbuhnya.
Diketahui, Kementan berupaya memotong rantai distribusi beras dengan mendekatkan produksi beras petani ke konsumen. Kabar baiknya, penyaluran beras di wilayah jabodetabek dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. (*)