JAKARTA (12 Juni) – DKI Jakarta kembali dilanda masalah polusi udara. Dalam beberapa hari terakhir, kualitas udara di Jakarta menjadi yang terburuk di dunia. Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino meminta Pemprov DKI segera mengatasi masalah polusi udara ini agar tidak semakin merugikan warganya.
“Kemana Pj Gubernur DKI Jakarta saat polusi udara di ibu kota mencapai tingkat tertinggi? Mengapa kami tidak melihat tindakan tegas dan proaktif dari pemimpin daerah untuk mengatasi masalah ini?” tegas Wibi, Senin (12/6/2023).
Wibi mengatakan, sebagai kepala daerah yang ditunjuk menggantikan tugas gubernur, Heru Budi seharusnya melakukan langkah konkret untuk melindungi kesehatan warganya dari dampak buruk polusi udara.
Selain itu juga, Pemprov DKI Jakarta perlu juga mengoptimalkan penerapan aturan uji emisi secara lebih tegas. Ada sanksi yang akan dikenakan terhadap pemilik kendaraan yang tidak lolos uji emisi atau belum melakukan pengujian tersebut. Misalnya saja dengan menerapkan tarif parkir tertinggi bagi kendaraan atau denda tambahan saat hendak memperpanjang masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga perlu mempertimbangan penerapan libur sekolah dan WFH dikarenakan salah satu paling efektif adalah mengurangi akifitas dan mobilitas masyarakat menggunakan kendaraan pribadi, ini juga telah terbukti efektif ketika pandemi Covid-19 penerapan PPKM. Terlebih memang pengendalian polusi dari sektor transportasi itu menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi kadar polusi di Jakarta
“Saat kualitas udara telah mencapai ambang batas bahaya maka Pemprov DKI harus sigap meliburkan sekolah dan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH),” tambahnya.
Wibi menilai tingginya tingkat polutan sangat membahayakan warga ibu kota. Pasalnya, polutan memiliki wujud partikel yang sangat kecil sehingga mudah masuk ke dalam sistem pernapasan. Wibi tidak ingin dampaknya meluas dan membahayakan.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta harus segera merealisasikan alih energi transportasi umum berbasis tenaga listrik.
“Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kota di dunia telah mengambil langkah-langkah drastis dengan membatasi kendaraan bermotor, memperkuat transportasi publik, dan mendorong penggunaan energi terbarukan. Namun, langkah serupa belum terlihat di DKI Jakarta,” jelasnya. (FM)