JAKARTA (22 Juni) – Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menyampaikan sejumlah catatan terkait Jakarta. Catatan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-496 Kota Jakarta.
Pertama, kata Wibi, sampai dengan hari ini Fraksi NasDem belum mendapatkan blue print yang jelas arah pembangunan kota Jakarta seluruhnya ke depan pasca perpindahan Ibu Kota ke IKN.
Wibi menyinggung beberapa program prioritas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mulai dari penanganan resesi ekonomi hingga penanggulangan kemacetan.
“Fraksi NasDem belum merasakan efek yang jelas akan program yang dijalankan Pj Gubernur terkait lapangan pekerjaan bagi penduduk DKI Jakarta,” ujarnya.
Wibi mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2023. Jumlah pengangguran di ibu kota mencapai 397.623 orang. Angka itu naik dibanding Agustus 2022 dengan 377.294 orang.
Selain itu, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini membahas kemacetan yang dinilai semakin parah. Hal itu terbukti dari data TomTom Traffic Index pada Februari 2023 yang menyebut kemacetan naik dari 34 persen ke 63 persen.
“Kemacetan hari ini dikarenakan tidak maksimalnya pembangunan dan manajemen transportasi di DKI Jakarta,” tutur dia.
Wibi menambahkan, fraksinya mengingatkan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta agar tidak mengeluarkan statement sensitif terkait permasalahan-permasalahan DKI Jakarta. Hal tersebut seperti kelakar Pj Gubernur DKI Jakarta yaitu tiup polusi dari kawasan industri.
Hal ini dikarenakan Pj Gubernur DKI Jakarta merupakan representatif dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang harus memiliki solusi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di DKI Jakarta. Dan tidak membuat permasalahan tersebut menjadi bahan candaan kepada publik, terutama permasalahan ini berkaitan dengan nyawa individu bagi Warga DKI Jakarta.
“Dikarenakan berdasarkan data yang dilansir dari Jakarta Indeks Kualitas Udara (AQI) bahwa dari hari ke hari kualitas udara Konsentrasi PM2.5 (partikel berbahaya bagi tubuh) saat ini dalam Jakarta adalah 32 (μg/m3),” beber Wibi.
Dijelaskannya bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan 15 μg/m3 sebagai konsentrasi ambang batas PM2.5 selama 24 jam rata-rata. Saat ini, konsentrasinya adalah 1.28 kali batas yang disarankan, dan merupakan tingkat polusi yang tidak sehat.
Selain itu Fraksi NasDem juga mengingatkan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta agar tidak ikut serta dalam cawe-cawe berpolitik praktis dengan merubah program-program Gubernur DKI Jakarta terdahulu yang nyatanya bermanfaat bagi warga DKI Jakarta, seperti program Jakwifi dan pemotongan bantuan kepada Lansia yang kurang mampu.
“Seharusnya Pj Gubernur DKI Jakarta dapat lebih lagi mengawasi pendataan DTKS yang tepat guna dan sesuai dengan sasaran kepada warga DKI Jakarta yang masih banyak belum mendapatkan bantuan apapun, padahal warga tersebut layak mendapatkan program bantuan dari Pemprov DKI Jakarta,” pungkas Wibi. (FM)