JAKARTA (25 Juli) – Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menyampaikan pandangannya atas usulan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022 dalam rapat paripurna, Senin (24/7). Dalam pandangan umum yang dibacakan oleh Ahmad Lukman Jupiter, Fraksi NasDem DKI memiliki sejumlah catatan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Pertama terkait dengan Program Pengelolaan Pendidikan. Berdasarkan hasil realisasi anggaran pendidikan yang sudah mencapai 96,10% Fraksi NasDem masih menemukan adanya anggaran mengendap sebesar Rp197 miliar lebih yang belum tersalurkan kepada siswa penerima KJP dan KJMU, yang mengendap pada rekening escrow sehingga masyarakat yang betul – betul layak banyak yang belum mendapatkan bantuan KJP dan KJMU tersebut.

“Hal seperti ini mempertontonkan buruknya sistem pengelolaan bantuan dalam bentuk KJP dan KJMU, sehingga rentan untuk tidak terserap dengan baik dikarenakan masih berputar-putar kepada sistem penetapan penerima bantuan dan juga segala bentuk sarana dan prasarana yang belum tersalurkan bagi penerima bantuan tersebut misalnya dalam hal buku tabungan atau kartu ATM,” kata Jupiter.

Jupiter menambahkan, Dinas Pendidikan dan Bank DKI belum memiliki sistem yang terintegrasi sehingga memungkinkan adanya kesalahan yang akan terjadi secara berulang setiap tahunnya yang kemungkinan besar bisa menghasilkan dana yang mengendap lebih besar lagi dari pada tahun 2022.

“Selain itu dari tahun-tahun sebelumnya sampai pada hari ini juga terdapat keluhan yang selalu disampaikan warga masyarakat DKI Jakarta, yaitu penerima KJP yang tidak dapat membelanjakan saldonya dengan pengan bersubsidi yang diadakan Pemprov DKI Jakarta, dikarenakan terbatasnya stok kebutuhan pangan subsidi yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta,” lanjutnya.

Dalam hal kesehatan, Fraksi NasDem mengapresiasi upaya Pemprov DKI dalam menurunkan angka stunting di ibu kota sebesar 2 persen, yakni dari 16,8 pada 2021 menjadi 14,8 pada 2022. Namun, hal ini masih jauh dari target yang seharusnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan target yaitu nol persen untuk angka prevelensi stunting.

Fraksi NasDem DKI juga menyoroti berakhirnya Perjanjian Kerjasama antara PAM Jaya dengan PALYJA dan PT AETRA Air Jakarta pada 1 Februari 2023. Fraksi NasDem memandang Perlunya inventarisasi aset secara menyeluruh yang dilakukan dengan adanya pengalihan asettersebut. Pengalihan Aset harus dilakukan re-evaluasi aset dan harus tercatat dengan penatausahaan yang benar serta juga harus memperhatikan besaran pajak atas re-evaluasi aset tersebut, sehingga tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari.

“Fraksi NasDem juga mengingatkan kepada Pemprov DKI agar dapat melakukan penagihan Piutang yang belum diselesaikan dengan perbaikan billing system yang dulu dimiliki olehmitra swasta yaitu PALYJA dan AETRA, sehingga pelayanan kepada masyarakat DKI Jakarta untuk kebutuhan Air bersih dapat berjalan dengan mengetahui daftar konsumen yang dimiliki oleh PAM Jaya serta permasalahan-permasalahan konsumen yang selama ini tidak diketahui oleh PAM Jaya,” jelas Jupiter.

Pasca berakhirnya perjanjian kerjasama antara PAM JAYA dengan PALYJA dan AETRA, Fraksi NasDem memandang perlu adanya penjelasan dari Pihak PAM JAYA mengenai hal-hal apa saja yang akan dilakukan dalam penanganan nilai NRW (tingkat kebocoran air atau air tidak berekening) di DKI Jakarta? Sebagaimana kita ketahui dari tahun 2015 sampai dengan hari ini tercatat NRW sebesar 40% ke atas.

“Fraksi NasDem meminta agar PAM Jaya dapat segera membuat Rencana Induk SPAM (RISPAM) yang berpedoman kepada PP Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum yang dapat mengatasi permasalahan NRW tersebut dan segera diberikan update progress yang sudah dilakukan oleh PAM Jaya Kepada kami Pihak Legislatif dalam penanganan permasalahan tersebut,” tutupnya. (FM)