JAKARTA (2 Agustus) – Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mempertanyakan alasan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono memutuskan secara sepihak membatalkan pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter tanpa adanya pembahasan terlebih dahulu dengan legislatif. Padahal proyek pengolahan sampah menjadi tenaga listrik ini sudah disepakati antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Wibi Andrino mendesak Pj Heru memberikan penjelasan secara rinci terkait alasan dihentikannya proyek ITF Sunter ini. Sebab menurutnya, sampai saat ini pihak DPRD belum mendapat penjelasan dari Pemprov DKI.

“Soalnya ini sudah disepakati antara pemerintah daerah atau eksekutif, legislatif, kita sepakat, kita jalan, lalu tiba-tiba in due process of law-nya tanpa ada rapat, tanpa ada pembahasan di Banggar (badan anggaran) tiba-tiba proyek ini dihentikan,” ujar Wibi Andrino, Rabu (2/8/2023).

Wibi membandingkan saat program Sumur Resapan yang dihentikan. Hal tersebut dibahas terlebih dahulu dengan legislatif sebelum akhirnya diputuskan.

“Kalau misalnya kasusnya sumur resapan berhenti ketua DPRD ketok Palu, ITF ini prosesnya bagaimana, tiba-tiba jalan, reasoningnya juga belum dapat, sudah seberapa banyak anggaran dari Jackpro yang dikeluarkan sampai dengan project ini berhenti,” jelas Wibi

Sebelumnya, Heru mengatakan pihaknya keberatan dengan skema tipping fee yang harus digelontorkan oleh Pemprov DKI per ton sampah yang diolah lewat ITF. Dia lebih memilih membangun Refused Derived Fuel (RSF) Plant yang saat ini sudah beroperasi di TPST Bantargebang.

Wibi tidak mempermasalahkan alasan Pemprov DKI dalam memilih teknologi yang digunakan untuk pengolahan sampah di DKI. Namun menurutnya, diperlukan keterbukaan dari Pj Gubernur dalam membuat keputusan kepada DPRD selaku wakil rakyat Jakarta.

“Kita tidak mempermasalahkan teknologi mana yang mau dipakai ITF atau RDF, namun harus sesuai prosedur yaitu dirapatkan dengan DPRD jadi fungsi DPRD tetap mengetahui,” tegas Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI ini.

Wibi juga meminta jika masih ada pembahasan yang belum selesai terkait proyek ITF ini agar hal tersebut dibahas dengan DPRD sehingga tidak ada hal yang ditutup-tutupi.

“Kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang dianggap quote and quote dalam penyusunan ITF ini kurang clear, tolong sampaikan pada kita DPRD, kita mau clear and clear, clear and clean, bicarakan saja, jadi jangan kira kami ada proyek ITF, kami kesannya maksa, yang kami ingin tahu kenapa alasannya ITF ini tidak dilanjutkan alasannya apa? terbuka saja! jangan ditutup-tutupi,” tegasnya. (FM)