JAKARTA (13 September) – Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh mempertanyakan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan anggaran program prioritas untuk digunakan membangun fasilitas pengelolaan sampah refuse derived fuel (RDF) Plant.

Pasalnya, menurut Nova pengalihan dana tersebut membuat program prioritas yang sudah dianggarkan sebelumnya akan menjadi terbengkalai.

“Kalau memang Pemprov DKI ingin membangun RDF silahkan cari anggarannya, jangan menggunakan anggaran yang sudah di-floating untuk program prioritas,” kata Nova harin Paloh, Rabu (13/9/2023).

Diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengajukan permohonan pinjaman daerah sebesar Rp 1 triliun untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah refuse derived fuel (RDF) Plant. Namun usul tersebut ditolak oleh DPRD DKI Jakarta.

Dalam rapat badan anggaran yang membahas tentang rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024, Pemprov DKI berencana menggunakan dana dari program prioritas, mulai dari anggaran banjir, bina marga, hingga kesehatan untuk pembangunan RDF.

Nova mengatakan, Pemprov DKI seharusnya mencari sumber anggaran lain jika ingin membangun RDF, bukan mengambil anggaran yang sudah dibuat.

“Kalau mau laksanakan RDF, Pemprov harusnya cari sumber anggaran lain. Jangan sampai perbaikan jalan jembatan, banjir dan pengelolaan sampah yang sebelumnya sudah dianggarkan menjadi terbengkalai,” tegas Nova. (FM)