JAKARTA (15 September) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Hasan Basri Umar menyayangkan lambannya kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait penanganan relokasi warga Kampung Bayam, Jakarta Utara. Saat rapat kerja Komisi B DPRD DKI, Hasan Basri menjelaskan kondisi warga Kampung Bayam yang mengalami intimidasi.

“Ketika saya berkunjung kesana saya mendapatkan laporan bahwa mereka yang tinggal di lantai bawah ada yang lampunya dimatikan, fasilitas air mereka juga dimatikan dan sampai tempat ibadah pun ditutup,” terang Hasan Basri, Jumat (15/9/2023).

Hasan menerangkan, sudah ada 64 kepala keluarga (KK) dokumen lengkap yang disahkan oleh Jakarta Properti (Jakpro) untuk menempati Kampung Susun Bayam.

“Seharusnya pihak Jakpro dan pemerintah daerah merangkul dan mengajak mereka berbicara segera mungkin untuk menyelesaikan masalah relokasi ini untuk mencapai titik temu,” ungkapnya.

Hasan mengatakan jika memang kebijakan dari Jakpro mengharuskan warga di Kampung Bayam untuk menyewa, dia berharap agar harga yang diberikan tidak terlalu tinggi. Sebab, nantinya akan memberatkan masyarakat yang menyewa.

“Atau jika memang harus berlaku sistem tersebut mengapa pihak Jakpro tidak mencari lahan baru untuk tempat tinggal mereka, sehingga mereka bisa tinggal dengan layak dan nyaman,” jelasnya.

Hasan juga mengingatkan bahwa sebentar lagi akan diadakan event besar, yakni Piala Dunia U17 yang akan dilaksanakan di Jakarta Internasional Stadium. Tentunya, event tersebut akan mendapat sorotan dari berbagai negara.

“Jangan sampai nanti timbul hal-hal yang tidak kita inginkan yang nantinya mengganggu jalannya acara, karena belum selesainya polemik warga Kampung Bayam ini,” imbuhnya. (CT/FM)