JAKARTA (18 Februari) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Jupiter, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) untuk mengevaluasi program pangan bersubsidi menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri 2025.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini terjadi dalam program pangan bersubsidi. Jupiter mengungkapkan bahwa persoalan pangan bersubsidi menjadi salah satu keluhan utama yang ia terima saat melakukan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) 10, yang mencakup Kecamatan Palmerah, Grogol, Petamburan, Kembangan, Kebon Jeruk, dan Taman Sari.

Salah satu permasalahan yang dikeluhkan warga adalah keterbatasan kuota pangan bersubsidi, sehingga banyak penerima manfaat tidak mendapatkannya. Selain itu, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem digital yang diterapkan dalam pendaftaran.

“Waktu kami reses, yang dikeluhkan warga adalah ketika mereka mendaftar secara online, antre hanya dalam waktu lima menit sudah habis. Ini yang harus dievaluasi,” ujar Jupiter di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/02/2025).

Selain evaluasi program pangan bersubsidi, Jupiter juga mendorong Dinas KPKP DKI Jakarta untuk menggelar operasi pasar bersama Perumda Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya. Operasi pasar ini diharapkan dapat mengantisipasi kenaikan harga pangan dan memastikan ketersediaan bahan pokok yang cukup menjelang Ramadan.

“Operasi pasar ini bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi pangan sekaligus mengontrol harga agar tidak terjadi lonjakan tinggi menjelang Ramadan dan Idulfitri,” kata Jupiter.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta ini juga mengimbau Pemprov DKI Jakarta agar berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menindak tegas para pelaku penimbunan pangan, khususnya menjelang bulan suci Ramadan.

“Sehingga lebih terukur dan tidak ada pihak yang mencari keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat,” pungkasnya. (*/FM)