JAKARTA (04 Maret) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Mohamad Ongen Sangaji, mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta untuk meningkatkan upaya penanggulangan banjir, terutama dalam aspek evakuasi warga dan penyediaan bantuan. Hal ini disampaikan menyusul adanya genangan air yang tercatat di 28 RT dari 9 kelurahan di Jakarta akibat banjir kiriman yang terjadi pada Senin malam (03/03/2025).

“Saya dari awal sudah mengatakan kepada Kepala BPBD dan Kepala Dinas bahwa pengungsi harus diurus dengan baik. Pertama, harus ada tenda yang ramah lingkungan bagi anak-anak dan ibu-ibu. Selain itu, pelayanan maksimal terkait kebutuhan dasar seperti air minum juga harus diperhatikan. Ini tentu akan saya cek apakah sudah disiapkan atau belum,” ujar Ongen Sangaji ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Selasa (04/03/2025).

Ongen mengungkapkan, banjir yang melanda Jakarta bukan hanya disebabkan oleh curah hujan lokal, tetapi juga kiriman air dari wilayah hulu. Oleh karena itu, ia menilai diperlukan langkah-langkah mitigasi yang lebih matang untuk menghadapi banjir yang kerap melanda Jakarta.

Selain itu, Ongen menekankan perlunya sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam menangani permasalahan banjir. Ia menegaskan bahwa kerja sama kedua pihak sangat penting untuk memastikan bantuan yang maksimal kepada warga terdampak.

“Pemerintah Daerah tentu akan bersinergi dengan Pemerintah Pusat karena ini menjadi tanggung jawab bersama. Sinergi ini harus berjalan dengan baik untuk memberikan bantuan yang maksimal kepada para warga yang terdampak,” tambahnya.

Dalam upaya menangani masalah banjir secara berkelanjutan, Legislator NasDem ini juga menyoroti pentingnya pengerukan sungai dan perhatian terhadap perumahan warga di bantaran kali. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki kewajiban menyelesaikan 17 KM normalisasi Sungai Ciliwung.

“Harus ada kerja berkelanjutan. Banyak pemukiman di pinggiran kali yang perlu dirapihkan dan ditata ulang, termasuk pembuatan tebing-tebing untuk meminimalisir banjir. Namun, tentu ini membutuhkan anggaran yang cukup besar, sementara saat ini ada kebijakan efisiensi anggaran. Ini menjadi tantangan yang harus kita pikirkan bersama,” tutupnya. (MRN/FM)