JAKARTA (14 Mei) – Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris, mempertanyakan kelanjutan proyek pembangunan rumah susun (rusun) di Kepulauan Seribu yang hingga kini belum terealisasi. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026, yang digelar bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/5).

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi D, Idris mengungkapkan kekhawatirannya terhadap lambannya progres pembangunan rusun yang dinilai penting untuk menjawab kebutuhan hunian di wilayah Kepulauan Seribu. Ia menyoroti bahwa perencanaan proyek tersebut telah dibuat sejak beberapa tahun lalu, namun belum ada kejelasan pelaksanaannya hingga kini.

“Pak Kadis, apa kabar rusun? Contohnya rusun yang akan dibangun di Kepulauan Seribu. Karena perencanaannya itu sudah dibuat beberapa tahun yang lalu, sampai detik ini belum bisa terlaksana karena adanya aturan yang memang harus disepakati oleh Pemerintah Pusat, misalnya dengan pihak taman nasional,” ujar Idris, Rabu (14/05/2025).

Idris menegaskan bahwa kebutuhan akan hunian layak di Kepulauan Seribu sangat mendesak mengingat tingginya kepadatan penduduk. Ia mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proyek tersebut bisa segera dimulai.

“Saya berharap, dengan permasalahan kepadatan penduduk yang luar biasa di Kepulauan Seribu, permasalahan terkait dengan rusun yang akan kita bangun bisa segera terealisasi,” harapnya. (FDI/FM)