JAKARTA (27 Mei) – Fraksi NasDem Jakarta menyoroti masih lemahnya koordinasi lintas sektor serta resistensi terhadap perubahan di lingkungan birokrasi. Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta, Gias Kumari Putra saat menyampaikan pandangan umum Fraksi NasDem dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jakarta.

Gias menyebutkan bahwa kurangnya integrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut menjadi penghambat dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif.

“Fraksi NasDem mendorong agar adanya kebijakan percepatan digitalisasi tata kelola termasuk smart city yang dapat mempermudah pelayanan publik,” terang Gias, Senin (26/05/2025).

Ia menambahkan, sistem tata kelola digital akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan secara elektronik. Digitalisasi dinilai menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

“Fraksi NasDem juga mendorong agar Pemprov DKI Jakarta melakukan peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan global, serta keterbukaan data (open data) dengan mekanisme partisipasi warga dalam hal perencanaan pembangunan untuk penguatan dalam hal pengawasan publik. Mengingat berdasarkan data yang kami dapatkan dalam hal indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (Laporan Evaluasi SPBE 2025) DKI Jakarta tertinggal di bawah Provinsi Jawa Barat,” imbuh Gias.

Untuk itu, kata Gias, Pemprov DKI Jakarta sudah harus memiliki model kolaborasi peningkatan kapasitas kelembagaan dengan sistem pengelolaan data satu pintu (big data) guna mendukung perumusan kebijakan berbasis data. (EP/FM)