JAKARTA (1 Juni) – Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Jupiter, mengapresiasi capaian 100 hari kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung. Menurutnya, Pramono telah membuktikan komitmen dengan langkah nyata, bukan sekadar janji politik.
“Program dalam 100 hari kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah banyak yang terealisasi. Pramono tidak hanya omon-omon, tapi banyak program nyata yang telah dikerjakan dan dilakukan,” kata Jupiter, Sabtu (31/05/2025
Jupiter menyebut sejumlah program unggulan yang berhasil dikebut menjelang 100 hari kerja. Salah satunya adalah relaunching aplikasi JAKI (Jakarta Kini) dengan 11 fitur baru, termasuk fitur panic button yang dinilai sangat bermanfaat bagi warga dan sempat viral di media sosial.
Di sektor keamanan lingkungan, Pramono juga dinilai sukses menambah infrastruktur digital dengan memasang 100 unit CCTV baru, melengkapi 1.400 unit sebelumnya, sehingga total menjadi 1.500 unit.
“CCTV tersebut dipasang di lokasi strategis, termasuk 12 taman kota baru yang kini dibuka 24 jam,” tambah Jupiter.
Lebih lanjut, Jupiter mengungkapkan hampir semua program 100 hari berhasil dicapai. Beberapa di antaranya termasuk pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP), percepatan pembangunan rumah susun, pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan mixed use development, peluncuran Blok M Hub, penggratisan layanan Transjabodetabek bagi 15 golongan masyarakat, serta aktivasi taman kota selama 24 jam.
Namun demikian, Jupiter menyebut ada satu program yang belum bisa diwujudkan dalam 100 hari, yaitu Jakarta Fund, sebuah badan investasi daerah yang menjadi salah satu janji kampanye Pramono dalam Pilkada 2024.
“Jakarta Fund merupakan ide badan investasi daerah dengan modal awal sekitar Rp3 triliun dari Silpa APBD Jakarta. Namun, regulasinya masih menjadi ganjalan,” jelas Jupiter.
Ia menekankan bahwa pendirian Jakarta Fund perlu dikaji lebih dalam agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dikelola secara profesional seperti Indonesia Investment Authority (INA).
Selain itu, Jupiter juga menyoroti bahwa Program Mobile Training Unit (MTU) dinilai masih belum maksimal. Ketersediaan MTU di sejumlah wilayah masih terbatas, dan pelatihan kerja yang seharusnya mendampingi program Job Fair masih perlu ditingkatkan.
“Job Fair memang langkah baik, tapi harus didorong dengan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja. Tujuannya agar bisa menghasilkan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (FM)