JAKARTA (11 Juni) – Anggota Fraksi NasDem DPRD Jakarta, Moh. Ongen Sangaji, menyoroti masih banyaknya aset milik pemerintah daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum tercatat atau belum diserahkan secara resmi kepada Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur di Jakarta.

“Dinas-dinas terkait, seperti yang menangani pengaspalan atau saluran, sebenarnya bisa saja melakukan perbaikan. Tapi kalau asetnya belum resmi tercatat sebagai milik pemerintah daerah, maka jadi sulit untuk dieksekusi,” ujar Ongen Sangaji, Rabu (11/06/2025).

Ongen mengungkapkan bahwa banyak fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) yang hingga kini belum diserahkan oleh pihak pengembang kepada Pemprov Jakarta. Akibatnya, berbagai upaya perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara optimal.

“Ini harus segera kita selesaikan. Pemerintah daerah perlu mendata ulang semua aset yang belum tercatat, terutama fasos-fasum yang jumlahnya besar sekali,” tegas Ongen.

Ongen menyampaikan bahwa dirinya bersama Pemprov Jakarta akan segera melakukan klasifikasi data fasos dan fasum yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta, yang akan dibagi ke dalam lima klaster.

“Kita akan mulai dari Jakarta Pusat, lalu Jakarta lainnya, termasuk Kepulauan Seribu. Setelah itu baru bisa kita simpulkan, lalu kita dalami aset-aset mana saja yang memang harus segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (MAP/FM)