JAKARTA (13 Juni) – Anggota DPRD DKI Jakarta, Gias Kumari Putra, meluapkan kekecewaannya terhadap pelayanan gawat darurat di Rumah Sakit Pluit, Jakarta Utara, setelah mendapati keluarga tidak segera mendapatkan penanganan medis karena persoalan administrasi.

Dalam keterangannya, Gias menceritakan bahwa peristiwa terjadi pada Jumat 13 Juni 2025 dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB, ketika pasien tiba-tiba mengalami nyeri hebat di dada hingga tidak bisa bicara dan dalam kondisi lemas. Gias bersama keluarga segera membawa pasien ke RS Pluit untuk mendapatkan pertolongan.

“Sampainya di rumah sakit Pluit, petugas keamanan memang sigap membantu dengan kursi roda, dan kami segera menuju IGD,” ujar Gias, Jumat (13/06/2025).

Namun, menurutnya, masalah muncul saat pasien sudah dibaringkan di ranjang darurat. Salah satu perawat menyampaikan bahwa mereka tidak bisa memberikan penanganan medis sebelum proses pendaftaran administrasi diselesaikan.

“Saya sudah bilang nanti saya urus pendaftaran, tapi tolong pasien saya segera ditangani. Tapi suster tetap bilang, ‘Kalau tidak daftar, kami tidak bisa kasih obat’,” katanya.

Gias menilai pernyataan tersebut tidak etis dan mencerminkan buruknya prioritas penanganan medis di rumah sakit tersebut.

“Ini persoalan nyawa, bukan birokrasi. Rumah sakit, apalagi IGD, seharusnya mengutamakan pertolongan. Administrasi bisa menyusul. Kalau mindset-nya seperti itu, berarti orientasi rumah sakit bukan lagi soal kemanusiaan, tapi bisnis,” tegasnya.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini juga mempertanyakan fungsi pengawasan Dinas Kesehatan DKI Jakarta terhadap rumah sakit swasta seperti RS Pluit. Menurutnya, meski swasta, rumah sakit tetap berada di bawah regulasi pemerintah dan wajib menjalankan standar pelayanan berbasis keselamatan pasien.

“Kalau saya saja, sebagai wakil rakyat, mengalami seperti ini, bagaimana nasib masyarakat biasa? Banyak orang yang datang ke rumah sakit dalam kondisi darurat tidak membawa identitas atau dokumen karena situasinya mendesak,” ungkapnya.

Legislator NasDem ini pun mendesak Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi terhadap RS Pluit dan meninjau ulang standar operasionalnya. Gias juga mengungkapkan bahwa peristiwa ini juga harus menjadi contoh bagi rumah sakit yang lain, khususnya yang berada di Jakarta.

“Kalau memang terbukti SOP-nya menunda pertolongan karena alasan administrasi, itu pelanggaran berat. Saya minta dinas tidak ragu mencabut izinnya jika diperlukan. Ini bukan semata soal aturan, tapi soal nyawa manusia. Negara menjamin hak atas kesehatan, dan itu tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan bisnis,” pungkasnya. (FM)