JAKARTA (21 Juli) – Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menyampaikan sejumlah catatan penting dan masukan strategis dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025. Fraksi NasDem menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, agar setiap kebijakan benar-benar memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Dalam postur pendapatan, meskipun secara keseluruhan diproyeksikan naik, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan, khususnya dari sektor retribusi yang turun sebesar 4,13%. Realisasi pendapatan hingga pertengahan tahun juga baru mencapai 48,7%. Ini menjadi alarm serius atas potensi kebocoran yang bisa terjadi.
“Untuk itu, Fraksi NasDem mempertanyakan sudah berapa persen penerapan Retribusi online System dan E-TRAPT pada seluruh objek pajak secara online yang terkoneksi kepada seluruh pemungut pajak secara real time dan meminta agar seluruh objek pajak dapat memakai Retribusi online system dan E-TRAPT, demi menjaga tidak adanya kebocoran pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi,” kata Sekretaris Fraksi NasDem Jakarta, Imamuddin, saat membacakan Pandangan Umum Partai NasDem di Ruang Rapat Paripurna, Senin (21/07/2025).
Kemudian, Fraksi NasDem Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk memaksimalkan pengelolaan kekayaan daerah. Pasalnya, hingga Juni 2025, realisasi pengelolaan kekayaan daerah tercatat masih sangat rendah, yakni baru mencapai 4,98 persen.
Fraksi NasDem juga menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir, khususnya dalam hal pengelolaan retribusi parkir.
“Pemprov DKI Jakarta harus dapat mengimplementasikan digitalisasi sistem perparkiran terhadap objek retribusi, sehingga UPT parkir dan Dinas Perhubungan memiliki Dashboard terpadu untuk melakukan monitoring sistem secara real-time,” lanjut Imamuddin.
Kemudian, dari sisi belanja daerah, Fraksi NasDem mencatat bahwa realisasinya masih rendah, baru sekitar 40% sampai pertengahan tahun. Padahal, dalam Rancangan APBD Perubahan 2025, terdapat rencana kenaikan belanja sebesar 3,97%.
“NasDem meminta kejelasan dan transparansi dari Pemprov mengenai sektor-sektor mana saja yang mengalami efisiensi, sebagaimana arahan dalam Instruksi Presiden dan Instruksi Gubernur,” imbuhnya. (FM)