JAKARTA (24 Juli) – Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Fatimah Tania Nadira Alatas, menyoroti ketimpangan distribusi program sekolah swasta gratis di wilayah Jakarta. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan dalam rangka pendalaman Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

“Di daerah saya ada tiga kecamatan, tapi hanya satu yang mendapatkan sekolah gratis. Sementara di daerah lain bisa lebih dari satu. Contohnya di Kecamatan Kramat Jati, bahkan tidak ada sekolah SMA negeri sama sekali, sehingga warga terpaksa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta yang biayanya cukup mahal,” jelas Tania, Rabu (23/07/2025).

Tania menekankan pentingnya pemerataan program sekolah swasta gratis. Dirinya menyebut, minimal setiap kecamatan memiliki minimal satu sekolah yang dapat diakses oleh warga setempat, terutama dari kalangan menengah ke bawah.

“Masalah sekolah, baik SMP maupun SMA, adalah hal yang sangat penting dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program sekolah gratis ini baik, tapi harus dijalankan secara adil dan merata,” tegasnya.

Legislator NasDem ini mendorong Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan mengembangkan strategi yang lebih inklusif, agar program pendidikan gratis benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Jakarta.

“Ini penting sekali. Masalah akses terhadap sekolah, khususnya SMA dan SMP, harus menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan ke depan,” tegasnya. (FDI/FM)