JAKARTA (05 Agustus) – Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Fatimah Tania Nadira, mendorong agar program fertilitas menjadi salah satu prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta terkait Konsultasi Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. 05/08/2025
Menurut Tania, data yang ia terima menunjukkan sekitar 14,3 persen masyarakat usia subur di DKI Jakarta mengalami masalah fertilitas.
“Saya mendorong agar program terkait fertilitas dimasukkan dalam anggaran tahun 2026. Permasalahan fertilitas di DKI Jakarta ini mencapai 14,3 persen. Ini bukan hanya tentang sulit memiliki keturunan, tapi juga menyangkut aspek kesehatan masyarakat secara keseluruhan,” ujar Tania, Selasa (05/08/2025).
Tania mengatakan, saat ini program konseling baru diberikan kepada pasangan yang hendak menikah. Padahal, masyarakat yang sudah menikah dan tengah berjuang mendapatkan keturunan juga membutuhkan dukungan kesehatan dan psikologis.
“Perlu ada tambahan layanan seperti pengecekan kesuburan, pemeriksaan kesehatan, dan konseling yang lebih menyeluruh. Angka 14,3 persen ini tidak bisa dianggap kecil, dan harus menjadi perhatian serius dalam penyusunan anggaran,” lanjutnya.
Selain isu fertilitas, Srikandi NasDem ini juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan USG bagi ibu hamil. Ia menerima banyak keluhan dari masyarakat bahwa selama masa kehamilan, mereka hanya mendapatkan dua kali layanan USG, sementara standar minimal yang disarankan adalah empat kali.
“Kalau harus melakukan USG tambahan di rumah sakit atau Puskesmas, biayanya bisa mencapai Rp600 ribu hingga Rp700 ribu. Itu angka yang cukup tinggi dan sangat membebani masyarakat,” jelasnya.
Tania meyakini penambahan jumlah layanan USG akan berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan anak di Jakarta. Ia mendorong agar alokasi anggaran untuk pemeriksaan kehamilan ditingkatkan pada APBD 2026.
“Masukan ini banyak datang dari ibu-ibu di daerah pemilihan saya, dan saya yakin hal yang sama juga terjadi di Dapil anggota DPRD lainnya. Maka penambahan layanan USG dari dua kali menjadi empat kali sangat penting untuk diperjuangkan,” pungkasnya. (FDI/FM)