JAKARTA (18 September) – Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperbanyak gerakan pangan murah bagi masyarakat. Langkah ini dinilai penting guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus meringankan beban warga.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, meminta Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) bersinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pangan.

“Ke depannya Dinas KPKP dan BUMD bersinergi untuk membuat gerakan pangan murah atau bazar pangan murah di masyarakat,” ujar Nova, saat rapat bersama eksekutif membahas ketersediaan pangan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/09/2025).

Menurut Nova, sinergi tersebut penting untuk memperluas jangkauan bazar pangan murah yang sekaligus dapat menjadi instrumen pengendalian inflasi di Ibu Kota. Selain itu, langkah ini juga menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

Ia menekankan agar BUMD sektor pangan segera menindaklanjuti berbagai aduan yang diterima pimpinan dan anggota Komisi B terkait kelangkaan beras di sejumlah retail. Tiga BUMD pangan yang diminta bergerak cepat antara lain PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda), Perumda Dharma Jaya, dan Perumda Pasar Jaya.

“Yang sudah kita dapati informasi dari masyarakat ada kelangkaan stok beras di beberapa retail,” kata Nova

Lebih lanjut, Legislator NasDem ini menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus memastikan ketersediaan stok pangan pokok tetap aman, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Komoditas utama seperti beras, daging, gula, dan minyak perlu dipantau secara intensif agar distribusinya berjalan lancar.

“Bagaimana stok pangan, stok daging, gula, minyak itu benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta,” tandasnya. (*/FM)