JAKARTA (18 September) – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mendukung program digitalisasi pasar tradisional yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Perumda Pasar Jaya. Menurutnya, langkah ini penting untuk mendorong modernisasi transaksi sekaligus menciptakan transparansi ekonomi di tingkat pedagang.

“Pemprov DKI sudah melaksanakan digitalisasi di beberapa pasar. Itu sangat baik,” ujar Wibi di Jakarta, beberapa wakktu lalu.

Wibi menjelaskan, antusiasme pedagang semakin tinggi sejak adanya fasilitas pembayaran non-tunai. Program ini dinilai mampu memberikan stimulus bagi pelaku usaha kecil agar berani beralih ke metode transaksi digital.

“Pedagang berlomba menggunakan fasilitas non-tunai,” terang Wibi.

Legislator NasDem ini menambahkan, penerapan sistem pembayaran digital membuat pedagang lebih siap menghadapi perubahan perilaku konsumen. Menurutnya, digitalisasi pasar harus dipercepat karena memudahkan pedagang dan pembeli sekaligus membantu pemerintah mencatat transaksi secara transparan

“Orang tergerak untuk menyiapkan fasilitas non-tunai di pasar. Masyarakat pun bisa menggunakannya dengan baik,” kata Wibi.

Hingga Agustus 2025, terdapat 153 pasar dikelola Perumda Pasar Jaya. Sebanyak 20 pasar tradisional dijadikan lokasi percontohan transaksi digital. Hasilnya, penggunaan QRIS di pasar-pasar tersebut meningkat hampir 47 persen. Sementara transaksi berbasis e-commerce juga naik lebih dari 40 persen.

Program itu tidak berhenti di tahap percontohan. Pasar Jaya menargetkan 130 pasar lainnya dapat mengikuti digitalisasi, sehingga pedagang memiliki akses lebih luas pada sistem pembayaran modern. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM di Jakarta. (DPRD/FM)