JAKARTA (09 Oktober) – Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta berencana melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat upaya pembenahan sistem pengelolaan parkir di ibu kota.

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Gubernur untuk mengatur jadwal pertemuan tersebut.

“Kami sudah bersurat resmi untuk audiensi dengan Gubernur Pramono Anung,” ujar Jupiter, dilansir dari laman resmi DPRD, beberapa waktu lalu.

Menurut Jupiter, pertemuan itu nantinya akan melibatkan Unit Pengelola Perparkiran (UPP) Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Setelah ada balasan resmi, kami akan menyampaikan kembali rencana pertemuan terbatas bersama UPP Parkir, Dinas Perhubungan, dan pihak lainnya,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyoroti lonjakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang meningkat signifikan dalam rancangan anggaran terbaru.

Menurut Wibi, target PAD parkir yang naik dua kali lipat dari Rp40 miliar menjadi Rp100 miliar perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan potensi permasalahan baru.

“Begitu pansus ini terbentuk, baru muncul target naik dua kali lipat. Ini suatu keanehan,” kata Wibi.

Ia menilai Pansus perlu segera berdialog langsung dengan Gubernur untuk memastikan sistem pengelolaan parkir berjalan transparan dan bebas dari potensi penyimpangan.

“Kalau ada indikasi oknum di dalam, teman-teman pansus harus segera meminta waktu dan dukungan penuh dari Gubernur,” tegasnya. (*/FM)