JAKARTA (22 Oktober) – DPRD DKI Jakarta akan mengawal secara ketat dampak kebijakan pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah sebesar Rp15 triliun. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan di Jakarta.
Kesepakatan pengawasan ketat itu muncul dalam Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jumat (17/10/2025) lalu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menegaskan pemotongan DBH tidak boleh mengganggu program prioritas dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
“Ini harus wajib kita kawal jangan sampai dengan anda pengurangan Rp15 triliun dari DBH ini mengorbankan daripada hak-hak warga masyarakat Jakarta,” ujar Wibi, Jumat (17/10/2025) lalu.
Ia mendorong Pemprov DKI Jakarta agar mengambil langkah strategis dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga seluruh program pelayanan publik tetap berjalan sesuai rencana.
Menurut Wibi, Pemprov DKI Jakarta perlu menjaga program-program utama, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan, transportasi publik, penataan lingkungan, serta bantuan sosial. Dengan begitu, masyarakat tidak terdampak pemotongan anggaran.
“Jangan sampai dengan mobilitas daripada masyarakat Jakarta jadi sulit, kalau misalnya kita berhenti untuk membangun kota ini,” jelas Wibi.
Selain efisiensi, Wibi juga mendorong komisi-komisi DPRD DKI bersama jajaran eksekutif untuk menajamkan program kerja dan memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar digunakan secara optimal.
DPRD perlu memastikan setiap rupiah APBD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Pengawasan akan menjaga stabilitas pembangunan. Mencegah layanan publik terganggu saat pemerintah menghadapi tantangan fiskal.
Ia menambahkan, DPRD DKI akan memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan penyesuaian anggaran tidak mengganggu stabilitas pembangunan maupun layanan publik di Jakarta.
“Tentunya kita berbicara pada pimpinan-pimpinan di sini agar meneliti lebih dalam terkait dengan anggaran-anggaran yang memang prioritas dan dibutuhkan oleh masyarakat,” tegas Wibi. (*/FM)