JAKARTA (23 Oktober) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, Raden Gusti Arief, menegaskan pentingnya transparansi, efisiensi, dan kebermanfaatan program di lingkungan Dinas Pendidikan serta Biro Pendidikan Mental dan Spiritual (Dikmental) Pemprov DKI Jakarta. Ia menekankan agar kedua lembaga tersebut tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi benar-benar menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat, terutama generasi muda.

“Biro Dikmental ini kan sebagai guidance, bukan hanya penyalur dana hibah saja. Program yang diberikan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi para pemuda,” ujar Raden Gusti Arief dalam rapat bersama jajaran eksekutif, Kamis (23/10/2025).

Legislator NasDem itu menilai, pembinaan karakter generasi muda harus menjadi fokus utama di tengah meningkatnya tantangan moral dan degradasi etika di era digital. Menurutnya, program Dikmental perlu diarahkan pada kegiatan yang menanamkan nilai-nilai moral, empati, dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, Gusti juga menyoroti dampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap sektor pendidikan. Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas program prioritas seperti Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Kalau bisa, KJMU ini ditetapkan saja sama seperti tahun sebelumnya, bahkan kalau bisa meningkat, bukan menurun. Program ini jangan dianggap opsional, tapi sudah seharusnya menjadi mandatory spending daerah,” tegasnya.

Gusti juga mendorong keberlanjutan program tebus ijazah yang dinilai masih sangat dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyarankan agar anggaran dari pos yang kurang efisien dialihkan ke program-program pendidikan yang langsung menyentuh masyarakat.

Tak hanya itu, ia menekankan perlunya transparansi dan audit rutin dalam penggunaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) serta belanja modal sekolah. Menurutnya, keterbukaan anggaran penting agar publik dapat memastikan setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan.

“Kami minta transparansinya jelas, jangan sampai di dinas sudah efisien tapi di sekolah penggunaannya tidak jelas. Harus ada audit penggunaan BOP dan belanja modal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gusti juga menyoroti kondisi fasilitas sekolah yang masih banyak membutuhkan perbaikan dan rehabilitasi total. Ia meminta agar perbaikan sarana pendidikan tetap menjadi prioritas pembangunan di Jakarta.

“Masalah pendidikan dan kesehatan adalah prioritas yang tidak bisa dihilangkan. Jadi kami mohon agar perbaikan fasilitas pendidikan tetap diupayakan” pungkasnya. (MAP/FM)