JAKARTA (23 Oktober) – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, Raden Gusti Arief, menyoroti potensi dampak pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat terhadap sektor kesehatan di Ibu Kota.

Dalam rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Gusti menegaskan pentingnya langkah mitigasi dan strategi alternatif pendanaan agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal.

“Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Dinas memitigasi dampak dari pemotongan DBH yang berkaitan dengan sharing cost JKN. Karena ini penting, dan dampaknya pasti langsung dirasakan masyarakat. Saya ingin tahu mitigasinya seperti apa, apakah ada strategi alternatif pendanaannya,” ujar Gusti.

Selain persoalan pendanaan, Gusti menyoroti perlunya keseimbangan antara belanja pegawai dan anggaran pelayanan publik. Ia mendorong agar Dinas Kesehatan melakukan reorientasi struktur anggaran agar porsi belanja lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.

“Apakah dinas sudah melakukan reorientasi struktur anggaran, terutama agar belanja pegawai tidak terlalu menekan anggaran program pelayanan masyarakat? Kalau bisa ditekan, sebaiknya dialihkan ke pelayanan publik,” katanya.

Lebih lanjut, Gusti juga menyoroti progres pembangunan dan penyerapan anggaran di sejumlah wilayah, termasuk proyek fasilitas kesehatan di Kebayoran Baru dan Pondok Pinang. Ia meminta agar dinas memastikan proses berjalan tepat waktu menjelang akhir tahun anggaran.

“Untuk di Kebayoran Baru dan Pondok Pinang, mohon dipastikan agar proses penyerapan anggaran berjalan dengan baik. Jangan sampai terjadi keterlambatan, apalagi sudah masuk proses di BPKAD dan KPKNL. Kalau bisa, kita kejar bola agar fasilitas kesehatan bisa segera dimanfaatkan masyarakat,” tukasnya. (MAP/FM)