JAKARTA (24 Oktober) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P. Ahmad, menyoroti potensi tumpang tindih anggaran dalam program “Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Cegah, dan Pembinaan” yang tercantum dalam rencana kerja tahun anggaran 2026.

Riano menilai, kegiatan yang menelan anggaran lebih dari Rp64 miliar itu berpotensi beririsan dengan program serupa di perangkat daerah lain, seperti Kesbangpol, Satpol PP, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

“Kalau melihat penjelasan ini, deteksi dini itu kan juga dilakukan oleh Kesbangpol dan Satpol PP bersama FKDM. Jangan sampai ini duplikasi anggaran,” ujar Riano dalam rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama pihak eksekutif, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki porsi dan peran yang jelas, sehingga anggaran publik digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

“Saya ingin penjelasan dari Kasatpol PP seperti apa pelaksanaan kegiatan ini. Nilainya besar, dan di beberapa Satpol PP kota juga ada kegiatan serupa. Jangan sampai terjadi tumpang tindih,” tegasnya.

Selain menyoroti potensi duplikasi anggaran, Riano juga menanyakan kejelasan kelanjutan program penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di setiap RT, yang sebelumnya menjadi janji kampanye Gubernur DKI Jakarta.

“Dalam beberapa reses, masyarakat menanyakan soal program 1 RT 1 APAR. Dengan adanya efisiensi dan berkurangnya transfer ke daerah, apakah program ini masih berjalan atau menunggu penyesuaian anggaran?” tanyanya.

Riano menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan komunikasi publik antara pemerintah daerah dan DPRD, agar masyarakat memahami arah kebijakan dan realisasi program, terutama menjelang masa reses.

“Kejelasan pelaksanaan program penting disampaikan kepada masyarakat. Komunikasi yang terbuka akan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” tutupnya. (DB/FM)