JAKARTA (27 Oktober) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi NasDem, Imamuddin, menegaskan bahwa efisiensi anggaran daerah tidak boleh mengorbankan pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kebudayaan, dan literasi. Ia menilai, kebijakan penghematan harus diarahkan pada program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam rapat pembahasan bersama sejumlah SKPD Pemprov DKI Jakarta, Imamuddin menyoroti perlunya inovasi di bidang literasi, khususnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip), agar tetap relevan di tengah dominasi digital.

“Anak-anak sekarang lebih akrab dengan gawai. Jadi perpustakaan juga harus berubah. Buat konsep yang menghibur dan interaktif, misalnya dengan mobil perpustakaan keliling yang seru dan edukatif,” ujar Imamuddin, Senin (27/10/2025).

Imamuddin juga menilai perlu ada evaluasi terhadap penggunaan anggaran hibah kebudayaan yang mencapai lebih dari Rp20 miliar. Menurutnya, sebagian dana bisa dialihkan untuk kebutuhan pendidikan atau fasilitas sosial tanpa mengabaikan program pelestarian budaya, khususnya Betawi.

“Kalau ada ruang untuk efisiensi, arahkan ke hal yang lebih prioritas. Tapi kegiatan kebudayaan Betawi jangan sampai hilang, karena itu bagian dari identitas Jakarta,” tegasnya.

Ia kemudian menyoroti potensi besar kawasan Setu Babakan yang dinilai belum tergarap maksimal. Imamuddin mengusulkan agar kawasan tersebut dikembangkan menjadi ikon wisata budaya modern tanpa kehilangan nilai tradisi.

“Setu Babakan punya hampir 289 hektare lahan. Coba bayangkan kalau di situ dibangun gedung Ondel-ondel sebagai ikon Betawi, di dalamnya ada teater digital dan ruang edukasi budaya, itu bisa jadi magnet wisata seperti GWK di Bali,” paparnya.

Imamuddin menutup dengan menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus diarahkan pada efektivitas layanan.

“Yang dipangkas itu pemborosan, bukan pelayanan. Masyarakat tetap harus merasakan manfaat dari setiap rupiah anggaran,” tandasnya. (MAP/FM)