JAKARTA (02 Desember) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mohamad Ongen Sangaji, meminta penguatan edukasi publik dan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat wilayah. Ia menilai minimnya pemahaman pengurus RT/RW menyebabkan rendahnya partisipasi dan kepercayaan publik terhadap proses pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Ongen saat menghadiri rapat bersama Komisi Informasi DKI Jakarta, Selasa, (02/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi pencapaian serta rutinitas pelaporan mingguan yang dilakukan Komisi Informasi, termasuk upaya sosialisasi hingga tingkat RW dan RT.

Menurutnya, edukasi di level akar rumput sangat penting menjelang pelaksanaan Musrenbang di setiap wilayah.

“Masih banyak pengurus RT dan RW yang belum memahami hak dan kewajiban dalam proses Musrenbang. Ketidaktahuan ini sering berujung pada kekecewaan ketika usulan tidak terakomodasi,” ujar Ongen Sangaji.

Ongen menilai situasi tersebut berdampak pada apatisme masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan. Padahal, Musrenbang merupakan instrumen penting dalam penentuan arah pembangunan daerah.

“Tanpa Musrenbang, pembangunan wilayah tidak mungkin berjalan. Sekecil apa pun anggarannya, semuanya harus dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Selain lemahnya literasi publik, Ongen juga menyoroti minimnya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan hasil Musrenbang dan reses anggota dewan. Ia mengatakan Bappeda belum memiliki kekuatan mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menindaklanjuti usulan.

“Musrenbang dari bawah ke atas tidak terlaksana, reses dari atas ke bawah juga tidak berjalan. Ini membuat masyarakat semakin tidak peduli. Apatisme seperti ini sangat berbahaya bagi Jakarta,” tambahnya.

Ia bahkan menyebut wilayah Cakung sebagai contoh, di mana warga sudah bertahun-tahun kehilangan kepercayaan karena usulan tidak pernah terealisasi.

Untuk itu, Ongen mendorong Komisi Informasi memperkuat sosialisasi dan pengawasan, baik kepada masyarakat maupun eksekutif di tingkat kelurahan dan SKPD. Menurutnya, sinergi antar-pihak penting untuk memastikan proses berjalan efektif.

“Kita harus memastikan masyarakat memahami pentingnya Musrenbang, dan eksekutif juga harus memberi perhatian agar usulan dapat ditindaklanjuti. Ini demi percepatan pembangunan di setiap wilayah,” tutup Ongen. (MAP/FM)