JAKARTA (15 Januari) – Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersikap transparan dan memerinci anggaran pembongkaran tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said sisi timur. Transparansi ini penting guna mencegah timbulnya polemik di tengah masyarakat.

“Saya meminta Dinas Bina Marga menjelaskan secara transparan dan rinci terkait anggaran pembongkaran monorel agar tidak menjadi tanda tanya di masyarakat,” kata Idris dalam rapat Komisi D bersama jajaran eksekutif, Kamis (15/01/2026).

Legislator Fraksi NasDem ini menilai, masih terdapat kesan kurang terbuka dalam penyampaian anggaran pembongkaran tersebut. Menurutnya, sejumlah anggota dewan menyayangkan besaran biaya yang tidak disampaikan secara terperinci sejak awal.

“Penyampaian anggaran agar tidak tertutup. Kenapa teman-teman kecewa, karena mereka merasa tidak ada tertulis (secara rinci) dalam anggaran pembongkaran sebesar Rp 100 miliar tersebut,” tegas Idris.

Meski demikian, Idris mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang mengeksekusi pembongkaran tiang monorel yang telah mangkrak selama lebih dari 20 tahun. Ia menyebut, di banyak kota besar dunia, jarang ditemukan bangunan terbengkalai di kawasan utama kota dalam waktu yang sangat lama.

Pembongkaran tiang monorel ini merupakan bagian dari proyek penataan Jalan HR Rasuna Said sisi timur yang memiliki beberapa target utama, di antaranya meningkatkan keindahan kota, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan serta membangun citra kawasan bisnis yang ramah investasi.

Kemudian untuk mengurai kemacetan Jl. HR. Rasuna Said Sisi Timur, meningkatkan aksesibilitas pejalan kaki yang aman, nyaman dan inklusif serta mendukung kemudahan akses bagi pengguna angkutan massal LRT dan MRT serta mendorong Kota Jakarta menjadi Kota Global. (EP/FM)