JAKARTA (21 Januari) – Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris, menilai pengelolaan sampah hasil kegiatan Dinas Pertamanan sudah tidak layak dan perlu segera dibenahi. Hal tersebut disampaikan Idris dalam rapat lanjutan Komisi D bersama jajaran eksekutif.

Idris menyoroti absennya fasilitas khusus untuk mengelola sampah hasil pemangkasan dan penebangan pohon di Jakarta. Menurutnya, tidak masuk akal jika kota sebesar Jakarta belum memiliki lokasi dan mesin pengolahan tersendiri untuk sampah pertamanan.

“Bayangkan berapa banyak pemangkasan pohon yang dilakukan Dinas Pertamanan. Sementara di sisi lain, sampah Jakarta sudah menumpuk. Tidak mungkin semuanya dibebankan ke Dinas Lingkungan Hidup,” ujar Idris, Rabu (21/01/2026).

Ia menilai selama ini terjadi tumpang tindih kewenangan, di mana sampah dari kegiatan pertamanan masih sepenuhnya bergantung pada fasilitas milik Dinas Lingkungan Hidup. Kondisi tersebut dinilai justru menghambat proses pengelolaan sampah secara keseluruhan.

“Kalau sampah Dinas Lingkungan Hidup saja sudah menumpuk, tentu tidak efektif jika masih harus menangani sampah dari pertamanan. Sebaiknya pengelolaan ini dipisahkan,” tegasnya.

Legislator Fraksi NasDem itu juga menyebutkan bahwa saat ini lokasi pengelolaan sampah pertamanan masih sangat terbatas dan hanya mengandalkan satu titik, sehingga jauh dari ideal untuk kebutuhan Jakarta.

Karena itu, Idris mendorong agar ke depan Dinas Pertamanan memiliki fasilitas pengelolaan sendiri, lengkap dengan mesin pencacah dan sistem pengolahan mandiri.

“Kami di Komisi D sepakat mendorong agar Dinas Pertamanan memiliki fasilitas sendiri, baik lokasi maupun mesin pengolahan, supaya tidak terjadi hambatan dalam penanganan sampah hasil pemangkasan pohon,” tutupnya. (MAP/FM)