JAKARTA (12 Februari) – Persoalan infrastruktur lingkungan masih menjadi keluhan utama warga Jakarta Barat. Mulai dari kondisi jalan, saluran air, hingga fasilitas keselamatan lalu lintas, aspirasi tersebut disampaikan langsung warga dalam kegiatan reses Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Jupiter, di Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, dan Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Rabu (11/02/2026).
Kehadiran Jupiter yang juga Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari daerah pemilihan Jakarta 10 disambut antusias ratusan warga. Mereka memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan berbagai persoalan wilayah yang dinilai belum mendapatkan penanganan optimal.
Sejumlah isu krusial yang mengemuka antara lain pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan, saluran drainase, layanan transportasi JakLingko, sarana olahraga, pemasangan cermin lalu lintas, speed trap (polisi tidur), hingga persoalan parkir liar.
Salah satu warga Palmerah, Subroto, menyampaikan kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas di wilayahnya yang dinilai rawan kecelakaan.
“Kami membutuhkan cermin lalu lintas dan speed trap di Jalan Junaidi karena lokasi tersebut rawan kecelakaan,” ujarnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Jupiter menegaskan seluruh aspirasi warga akan dicatat dan diperjuangkan secara konkret melalui mekanisme DPRD, termasuk dibahas dalam rapat paripurna serta dikoordinasikan dengan mitra kerja terkait di Komisi B.
“Tugas kami adalah memastikan suara warga sampai ke Balai Kota. Sebagai Anggota Komisi B, saya akan mendorong dinas-dinas terkait untuk segera mengeksekusi kebutuhan yang sifatnya mendesak, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dasar,” kata Jupiter.
Jupiter menegaskan pentingnya politik kehadiran dengan turun langsung ke lapangan untuk mendengar dan mencatat persoalan riil masyarakat. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar kebijakan pemerintah daerah benar-benar selaras dengan kebutuhan warga.
“Dengan turun langsung ke masyarakat, kami bisa memastikan pengawasan terhadap kinerja pemerintah berjalan berdasarkan kondisi nyata di lapangan,” pungkasnya. (EP/FM)