JAKARTA (16 Maret) – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, memberikan kepastian terkait ketersediaan bahan pangan di Jakarta menjelang Hari Raya Idul Fitri. Berdasarkan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait, stok kebutuhan pokok di Jakarta dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat.
Kepastian ini diperoleh setelah Komisi B menggelar rapat kerja bersama jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pangan, yakni PT Food Station Tjipinang Jaya dan Perumda Dharma Jaya, serta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.
“Kemarin kami sudah rapat bersama Food Station, Dharma Jaya, dan juga Dinas KPKP terkait dengan masalah menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mereka menyampaikan kepada kami bahwa stok untuk Lebaran ini alhamdulillah bakal tercukupi,” ujar Nova di Jakarta Selatan, Minggu (15/3/2026).
Guna memastikan validitas data tersebut, DPRD DKI Jakarta juga telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik distribusi utama. Pemantauan dilakukan mulai dari gudang penyimpanan stok hingga pasar induk sebelum memasuki bulan Ramadan.
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah. Hal ini diharapkan dapat meredam gejolak harga yang biasanya terjadi akibat tingginya permintaan menjelang Lebaran.
“Kita juga cek ke Food Station beberapa waktu lalu dan juga ke pasar, di Pasar Induk Kramat Jati sebelum bulan puasa. Bahkan dari BUMD sendiri untuk stok beras maupun pangan seperti daging dan ayam yang dikelola Dharma Jaya itu cukup nanti buat tiga bulan ke depan atau mungkin empat bulan ke depan,” jelasnya.
Menanggapi potensi fluktuasi harga, Nova mengimbau warga Jakarta agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying.
Ia mengakui adanya tantangan pada komoditas sayur-mayur yang sangat bergantung pada pasokan daerah penyangga, namun untuk komoditas strategis lainnya relatif lebih terkendali.
“Saya kira untuk masalah stok pangan tidak perlu ada panic buying. Yang agak sulit dikontrol itu biasanya sayuran, karena tergantung pemasok dari daerah. Tapi kalau beras, minyak, dan daging insyaallah bisa kita kontrol,” tambah Nova.
Selain memastikan stok jangka pendek, DPRD DKI juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan jangka panjang. Pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas KPKP didorong untuk lebih masif mengedukasi masyarakat mengenai program kemandirian pangan.
Langkah ini dinilai krusial sebagai bantalan bagi warga Jakarta dalam menghadapi ketidakpastian rantai pasok akibat dinamika geopolitik global yang tidak menentu.
“Kemarin juga saya sampaikan dalam rapat, bagaimana Dinas KPKP terus meningkatkan program pangan mandiri di masyarakat, seperti bioflok maupun hidroponik. Artinya masyarakat juga bisa mencapai kecukupan secara mandiri,” pungkasnya. (MI/FM)