JAKARTA (07 April) – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum mandiri dan masih terbebani proyek-proyek masa lalu. Tiga BUMD yang menjadi perhatian DPRD yakni PD Dharma Jaya, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Terkait PD Dharma Jaya yang bergerak di sektor pangan dan daging, Nova mendorong perusahaan melakukan diversifikasi usaha. Selain mencatat margin keuntungan sekitar 10 hingga 15 persen dari sektor konsumsi, perusahaan dinilai perlu memperluas pasar, termasuk ke sektor ritel modern.

“Dari hasil audit, disampaikan bahwa harus ada diversifikasi usaha. Dharma Jaya didorong untuk masuk ke pasar modern, misalnya dengan meningkatkan kualitas pengemasan (packaging) dan pengembangan lainnya,” ujar Nova.

Sementara itu, Nova menyoroti kinerja PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang dinilai masih bergantung pada penugasan pemerintah. Ia menekankan pentingnya penciptaan pendapatan berulang (recurring income) melalui optimalisasi pengelolaan aset.

“Jakpro ini kan basic-nya banyak mendapat penugasan. Ke depan, kita dorong bagaimana pengelolaan asetnya bisa menghasilkan pendapatan maksimal. Jangan sampai beban dari proyek-proyek sebelumnya, seperti Formula E, terus membebani fokus usaha yang ada sekarang,” tegasnya.

Adapun Perumda Pembangunan Sarana Jaya dinilai belum optimal dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Nova menyebut aktivitas ekonomi perusahaan saat ini masih bertumpu pada satu aset hotel, dengan perputaran dana sekitar Rp60 miliar dalam empat tahun. Padahal, menurut dia, Sarana Jaya memiliki potensi besar dari aset-aset yang berada di kawasan strategis.

“Aset-aset yang berada di prime area itu harus dimaksimalkan dan dikomersialisasi agar menjadi pendapatan riil, jangan sampai dibiarkan nganggur,” kata Nova. (EP/FM)