JAKARTA (21 Januari) – Fraksi NasDem DPRD Jakarta menerima audensi Koalisi Pejalan Kaki (KOPK) di Lantai 9 Ruang Wakil Pimpinan DPRD DKI Jakarta. Pada audensi ini juga dihadiri oleh Satpol PP dan Dinas Perhubungan.
Pada audensi tersebut, Wakil Pimpinan DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino merasa prihatin dengan kondisi keselamatan para pejalan kaki di Jakarta. Terlebih angka orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia sangat tinggi yang bahkan melebihi dari sakit diabetes dan cancer maupun jantung.
“Ini menjadi satu isu penting itu jadi harus ada langkah konkrit dari pemerintah khususnya DKI Jakarta yang dikatakan menuju Global City,” ujar Wibi dalam kegiatan Forum Diskusi Lantai 9, Selasa (21/01/2024).
Wibi mengatakan, bicara tentang kota global salah satu yang menjadi indikatornya adalah memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi para pejalan kaki ketika menikmati suatu kota.
“Namun dilihat dari luas Jakarta yang besar dan trotoar yang harusnya dibangun 2.600 KM tetapi sampai saat ini eksisting baru 500 km apakah Jakarta sudah masuk syarat menjadi kota global,” tanyanya.
Dengan adanya masukan dari Koalisi Pejalan Kaki ini, kata Wibi, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendapatkan satu inside baru bahwasanya pentingnya lahir kebijakan yang benar-benar menyentuh substansinya bukan hanya kebijakan yang menyentuh kepada pembangunan akan tetapi pendekatannya akan keselamatan para pejalan kaki.
Terkait penyalahgunaan trotoar oleh pelaku usaha, Wibi menilai Satpol PP kurang rigid dalam menangani kasus tersebut. Legislator NasDem Jakarta ini berharap kedepannya terdapat satu pilot project yang dikerjakan bersama, harus ada forum lalu lintas sehingga pertemuan yang dilaksanakan hari ini dapat berkelanjutan.
Sementara untuk menyelesaikan permasalah di Jakarta, menurut Wibi, perlu dilakukan pengawasan yang melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat, sehingga eksekutif dan legislatif dapat bekerja secara maksimal.
“Jakarta ini punya keterbatasan jadi kalau misalnya menyelesaikan masalah pengawasannya jangan lagi by person tapi dilakukan secara sistem. Selain itu pengawasan bukan hanya dari Satpol PP dan Dishub tapi juga dari masyarakat,” pungkasnya. (EP/FM)