JAKARTA (09 April) — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mendukung langkah tegas Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang memberhentikan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono, dari jabatannya pada Selasa, 8 April 2024. Keputusan ini diambil menyusul gangguan layanan Bank DKI yang berlangsung sejak 29 Maret 2025 dan menimbulkan keresahan publik.

“Saya mendukung penuh langkah tegas yang diambil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam memberhentikan Direktur IT Bank DKI buntut gangguan layanan yang merugikan publik. Ini adalah langkah awal yang tepat sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Bank DKI,” kata Wibi Andrino dalam keterangan tertulisnya, Rabu (09/04/2025).

Namun, menurut Wibi, pencopotan satu pejabat saja tidak cukup. Ia menilai perlu ada penyelidikan menyeluruh dan transparan terhadap insiden ini, serta pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat.

“Pemberhentian satu orang saja tidak cukup. Kami mendesak agar kasus ini dibuka secara transparan, dan semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung harus diperiksa secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal kelalaian teknis, tapi juga integritas dan tata kelola,” tegasnya.

Lebih lanjut, Legislator NasDem itu menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik dan penegakan prinsip good governance di institusi milik daerah seperti Bank DKI.

“Sudah waktunya ada buka-bukaan, bukan ditutup-tutupi. Jangan sampai oknum-oknum lain yang mungkin punya peran tetap berlindung di balik jabatan atau jaringan. Kalau memang ada penyalahgunaan wewenang atau praktik-praktik tak sehat lainnya, bongkar semuanya,” tandas Wibi.

Wibi juga menegaskan bahwa masyarakat berhak atas transparansi dan pelayanan yang profesional dari lembaga keuangan milik pemerintah.

“Kalau memang ada penyalahgunaan wewenang atau praktik-praktik tak sehat lainnya, bongkar semuanya. Masyarakat berhak tahu, dan institusi publik seperti Bank DKI harus bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (FM)