JAKARTA (21 Juni) – Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta akan memanggil seluruh pengelola parkir off street dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan guna mengusut potensi kebocoran penerimaan pajak dari sektor parkir dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum optimal.
Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menyampaikan bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari kelanjutan kerja Pansus yang ditargetkan segera tuntas.
“Pengelola parkir Off Street di Jakarta ternyata cukup banyak. Nanti yang kita (Pansus Perparkiran) panggil semuanya adalah perusahaan pengelola parkir di Jakarta atas rekomendasi Unit Pengelola Perparkiran di bawah naungan Dinas Perhubungan DKI Jakarta,” terang Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, Jumat (20/6/2025).
Jupiter mengatakan, pihaknya masih terus menggali potensi pajak parkir yang sangat besar. Namun, Pemprov DKI Jakarta selalu memberikan target kecil dan itu tidak masuk akal.
“Padahal potensi pajak parkir sangat besar, tapi Pemprov selalu memberikan target kecil dan itu tidak masuk akal,” ucap Jupiter.
Jupiter menerangkan, jumlah kendaraan yang terdaftar di Polda Metro Jaya tahun 2024 yang mencapai 24.356.669 unit. Jumlah itu terdiri dari berbagai jenis kendaraan, termasuk mobil pribadi, sepeda motor, bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.
Adapun rinciannya mobil pribadi sebanyak 4.354.155 unit, sepeda motor 19.016.898 unit, bus 44.352 unit, mobil barang/angkutan 876.637 unit, dan kendaraan khusus 64.611 unit. Asumsi pergerakan kendaraan ini ditambah kendaraan yang masuk dari wilayah penyangga Jakarta juga cukup besar menjadi penyumbang pungutan pajak parkir.
Dari penelusuran Pansus Parkir, pajak yang diterima Pemprov DKI Jakarta dari pengelola parkir Off Street ini sangat kecil bila dibandingkan dengan potensinya. Karena itu, pihaknya akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) guna membongkar kasus besar ini.
“Kami menduga ada kongkalikong antara pengelola parkir dan oknum pejabat di UP Parkir dan pejabat lainnya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan ini jelas pidana,” urai Jupiter.
Ketua Fraksi NasDem ini mengaku mendapatkan informasi dari pemilik gedung atas kecurigaan memanipulasi jumlah kendaraan yang parkir dan jumlah pungutan retribusinya.
“Tentu saja hal itu bisa terjadi karena pembiaran atau pengawasan dari Pemprov DKI tidak berjalan, atau bisa jadi karena sama-sama berkonspirasi antar mereka,” tegas Jupiter.
Sebelumnya, telah dijelaskan bahwa potensi pajak parkir di Jakarta mencapai Rp2,4 triliun per tahun. Namun, faktanya Pemprov DKI Jakarta hanya membuat target puluhan miliar. “Ini aneh bin ajaib, entah apa yang terjadi di perparkiran ibukota ini,” tutup Jupiter. (EP/FM)