JAKARTA (09 Juli) – Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Idris, menyoroti kepadatan penduduk di Kepulauan Seribu. Menurutnya, keterbatasan lahan sebagai akar dari sulitnya menyelesaikan masalah kepadatan penduduk di wilayah kepulauan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Idris saat rapat konsultasi bersama jajaran eksekutif terkait pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025.

“Di Pulau Seribu ini susah sekali kita menyelesaikan permasalahan, karena lahan yang tidak ada, bukan tidak mau orang membeli, tapi memang tidak ada (lahan),” terang Idris, Selasa (08/07/2025).

Idris menggambarkan kondisi permukiman di sejumlah pulau sudah tidak layak. Akses jalan yang sempit dan kerap tertutup bangunan warga menjadi bukti buruknya penataan ruang akibat tekanan kepadatan.

Guna mengatasi kepadatan penduduk ini, Idris pun mendesak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta untuk mengambil langkah konkret melalui pembangunan rumah susun (rusun).

“Kalau kita tidak mampu membangun atau membuat rusun, saya rasa ini akan menjadi permasalahan besar. Bila tidak, dampaknya pasti akan jauh lebih buruk,” jelasnya.

Legislator NasDem ini juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pengelola kawasan Taman Nasional, guna mencari solusi atas persoalan tata ruang dan keterbatasan lahan yang membelenggu.

“Kepulauan Seribu adalah bagian dari DKI Jakarta. Saya sangat berharap ada keseriusan dari teman-teman Dinas Perumahan untuk membangun rusun agar permasalahan padat penduduk ini bisa terselesaikan,” pungkasnya. (MRN/FM)