JAKARTA (21 Juli) – Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta menyoroti tiga persoalan krusial yang dinilai menjadi hambatan dalam peningkatan kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja di Jakarta. Dalam pandangan terhadap Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2025, Fraksi NasDem menekankan perlunya reformasi data pelatihan kerja, transformasi kegiatan Job Fair, serta strategi pengurangan pengangguran berbasis wilayah.
Permasalahan pertama yang menjadi perhatian Fraksi NasDem adalah sinkronisasi data pelatihan kerja. Ditemukan bahwa terdapat sekitar 250 jenis pelatihan yang tumpang tindih, diselenggarakan oleh berbagai pihak seperti Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, CSR perusahaan, hingga Balai Latihan Kerja (BLK) swasta. Namun, hanya 32% lulusan pelatihan yang berhasil terserap di sektor kerja formal dalam waktu enam bulan pasca pelatihan. Hal ini disebabkan karena ketidakpaduan data yang berimplikasi kepada lemahnya pengawasan, serta sulitnya evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan.
Fraksi NasDem mendorong pembentukan satu sistem basis data ketenagakerjaan terpadu, yang mengintegrasikan data peserta pelatihan, sektor industri prioritas, dan kebutuhan tenaga kerja riil di lapangan sehingga pemerintah daerah memiliki data secara realtime yang di atur dengan Peraturan Gubernur,” jelas Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Jakarta, Imamuddin, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi NasDem DPRD Jakarta, Senin (21/07/2025).
Masalah kedua, lanjut Imamuddin, adalah efektivitas penyelenggaraan Job Fair. Fraksi NasDem menilai bahwa kegiatan tersebut selama ini masih bersifat seremonial dan belum menunjukkan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Berdasarkan data BPS Provinsi DKI Jakarta Per Februari 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 7,11% atau setara dengan sekitar 409 ribu orang. Hal ini merupakan tantangan serius dalam penyediaan tenaga kerja dan peningkatan tenaga kerja lokal,” terangnya.
Fraksi NasDem mendorong pelaksanaan Job Fair berbasis digital dan sektoral, fokus pada industri tumbuh seperti ekonomi kreatif, digitalisasi UMKM, kesehatan, dan logistik. Selain itu, indikator keberhasilan seperti jumlah lowongan yang terisi, perusahaan aktif, dan rekrutmen pasca-acara perlu dijadikan bagian dari pertanggungjawaban anggaran.
Masalah ketiga yang disorot adalah strategi pengurangan pengangguran. Fraksi NasDem menyebutkan bahwa tantangan bukan hanya soal terbatasnya lapangan kerja, tetapi juga adanya kesenjangan keterampilan (skill gap), kesenjangan digital (digital divide), dan minimnya akses informasi di tingkat kecamatan dan kelurahan.
“Fraksi NasDem mendorong agar Pemprov DKI Jakarta dapat membuat Peta Jalan Penyerapan Tenaga Kerja Wilayah berbasis data demografi dan sektor unggulan perkecamatan, dengan melakukan optimalisasi SIKAPI (Sistem Informasi Ketenagakerjaan Provinsi) yang lebih responsif, serta dapat memberikan insentif fiskal kepada perusahaan yang membuka jalur magang bersertifikat dan merekrut tenaga kerja lokal,” paparnya. (FM)