JAKARTA (22 Juli) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Riano P. Ahmad, menyatakan dukungannya terhadap usulan kenaikan biaya operasional untuk ketua RT dan RW. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh parsial, melainkan harus disertai peningkatan operasional untuk perangkat kewilayahan lainnya.

“Usulan kenaikan operasional RT dan RW kami sambut baik. Tapi harus ada keadilan dan pemerataan,” ujar Riano di gedung DPRD Jakarta, Selasa (22/07/2025).

Menurutnya, selain RT, RW, dan LMK, masih banyak perangkat kewilayahan lain yang memiliki peran penting dalam pelayanan publik di tingkat kelurahan. Legislator NasDem ini menyebut, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Dasawisma, Posyandu, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), hingga Pos Binaan Terpadu (Posbindu).

“Semua elemen ini berperan penting dalam pelayanan di wilayah. Jadi tidak bisa hanya satu sisi saja yang dinaikkan operasionalnya. Perangkat-perangkat lain juga harus disesuaikan agar ada keadilan,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal mengumumkan kenaikan dana operasional bagi RT/RW di Jakarta. Kenaikan dana operasional RT/RW merupakan salah satu janji kampanye Pramono saat Pilgub Jakarta 2024. (MAP/FM)