JAKARTA (25 Juli): Ketika isu kesehatan reproduksi kerap luput dari prioritas kebijakan publik, Partai NasDem DKI Jakarta justru menjadikannya sorotan utama. Lewat forum “Pejuang Garis Dua: Berbagi Cerita dan Solusi Kebijakan”, NasDem mendorong negara hadir bagi pasangan yang berjuang memiliki keturunan, bukan hanya lewat jargon, tapi lewat kebijakan nyata.
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium NasDem Tower, Jumat (25/7/2025) itu digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional dengan menghadirkan sejumlah narasumber kredibel, di antaranya anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fatimah Tania Nadira Alatas, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang diwakili Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dr. M. Fahrisal Arief.
Forum yang dipandu oleh Muhammad Husen DB itu juga menghadirkan Dokter Spesialis IVF dr. Chaerannisa Akmelia Sp.OG, serta Peneliti Kebijakan BKKBN dr. Siti Nuriyatus Zahrah, dr., MKM.
Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, dalam sambutannya menekankan pentingnya mengangkat isu “pejuang garis dua” dalam forum kebijakan, yang menurutnya masih jarang disentuh.
“Dalam konteks pejuang garis dua, bagi pandangan kami ini bukan hanya tentang bagaimana anak itu tumbuh kembang dengan baik, tapi bagaimana tentang adanya kelompok-kelompok yang berharap ini jadi isu tentang kesehatan,” ungkap Wibi.
Wibi menambahkan, isu ini tidak sekadar soal keluarga berencana, tetapi menyangkut hak dasar atas kesehatan reproduksi yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah.
“Ini bukan hanya tentang isu keluarga berencana, tapi kesehatan reproduksi bahwa pasangan itu memiliki hak dasar produksi yang menjadi perhatian pemerintah, tidak serta merta ekonomi,” kata dia.
Dalam pengalamannya saat reses, Wibi bertemu langsung dengan warga yang ingin memiliki keturunan, namun terbentur biaya tinggi untuk program kehamilan. Menurut Wibi, forum ini menjadi ajang brainstorming dan pengayaan kebijakan, sekaligus mendorong Jakarta menjadi kota inklusif yang mampu memberikan keadilan kesehatan bagi semua kelompok.
“Jakarta dengan ruang fiskal yang begitu besar, Rp 94 triliun, dan isu kesehatan menjadi salah satu prioritas. Apakah kita mampu meng-upscaling kota Jakarta menjadi kota yang bisa dimiliki oleh seluruh kelompok, tidak hanya kelompok mayoritas tapi juga kelompok minoritas,” ungkap dia.
Senada dengan itu, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Fatimah Tania Nadira Alatas, menilai bahwa persoalan pejuang garis dua belum menjadi prioritas pemerintah. Sebagai perwakilan perempuan di Komisi E, Tania menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan anggaran untuk kelompok ini.
“Selaku perwakilan perempuan di Komisi E saya pasti akan berpikir untuk mempersiapkan anggaran yang memang fokus kepada para pejuang garis dua ini,” kata dia.
Tania menyebut diskusi ini sebagai langkah maju dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
“Ini bukan hanya perjuangan mereka saja, tetapi perjuangan semua pihak, khususnya kita di DPRD, karena kita mendengar keluhan dari masyarakat. Mereka menanyakan bagaimana nasibnya sebagai pejuang garis dua, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, oleh kita,” tandasnya. (WH/FM)