JAKARTA (10 Oktober) – Usulan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga sekitar Rp15 triliun dinilai dapat memengaruhi kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menanggung beban subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk layanan transportasi publik.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan kemampuan APBD DKI, terutama dalam menjaga keberlanjutan subsidi transportasi seperti Transjakarta, yang pelayanannya juga menjangkau wilayah Bodetabek.

“Saat ini memang sedang dijajaki kemungkinan kerja sama tersebut. Pengurangan DBH pasti berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah,” ujar Nova, dilansir dari laman DPRD, Jumat (11/10/2025).

Nova mengungkapkan, wacana agar pemerintah pusat turut membantu pembiayaan PSO sektor transportasi di Jakarta masih dalam tahap penjajakan. Belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai skema atau implementasinya.

“Untuk implementasinya, saya rasa sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut,” tambahnya.

Usulan ini, kata Nova, akan menjadi bahan pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI bersama pimpinan dan pihak eksekutif Pemprov DKI. Sebelumnya, Komisi B DPRD DKI juga telah melakukan evaluasi terhadap besaran biaya PSO, termasuk meninjau potensi peningkatan pendapatan nonfarebox serta optimalisasi sistem tiket untuk menekan beban subsidi transportasi di Ibu Kota.

“PSO ini pada dasarnya untuk kepentingan warga Jakarta secara keseluruhan,” tegas Nova.

Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Nova menekankan bahwa peningkatan kualitas layanan transportasi publik tetap menjadi prioritas Pemprov DKI dan DPRD.

“Karena itu, kami tetap mengutamakan peningkatan layanan transportasi publik bagi masyarakat,” pungkasnya. (*/FM)