JAKARTA (20 Januari) – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Mohamad Ongen Sangaji, menyoroti minimnya realisasi aspirasi warga hasil reses anggota dewan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Ongen dalam rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama jajaran eksekutif. Ia mengaku menemukan banyak ketidaksesuaian antara aspirasi warga di lapangan dengan program yang akhirnya dijalankan pemerintah.

Ongen menjelaskan, aspirasi masyarakat yang diserap melalui kegiatan reses telah diinput secara resmi melalui sistem e-reses dan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Namun, realisasi usulan tersebut dinilai masih sangat minim.

“Di lapangan kita temukan banyak hal yang tidak sesuai. Jujur saja, kami bingung karena hasil reses yang sudah kami lakukan, sebagian besar tidak terealisasi. Padahal prosesnya sudah jelas, mulai dari menyerap aspirasi hingga memasukkan ke e-reses,” ujar Ongen, Selasa (20/01/2026).

Menurutnya, mandeknya realisasi aspirasi tidak hanya menyulitkan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi representasi, tetapi juga berdampak langsung pada partisipasi warga dalam forum perencanaan.

“Dampaknya luar biasa. Warga jadi malas datang ke musrenbang kalau reses anggota DPRD saja tidak terealisasi, apalagi musrenbang warga,” tegasnya.

Legislator NasDem ini juga mempertanyakan perbedaan perlakuan antara usulan hasil musrenbang warga dan aspirasi yang disampaikan melalui reses DPRD. Ia menilai perlu ada kejelasan mengenai sejauh mana daya tekan Bappeda terhadap dinas-dinas teknis agar usulan yang telah disepakati benar-benar dijalankan.

“Kami ingin tahu sejauh mana Bappeda punya daya tekan kepada dinas. Jangan sampai reses ini hanya menjadi formalitas dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutup Ongen. (MAP/FM)