JAKARTA (21 Januari) – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Imamuddin, menyoroti ketidaksesuaian sistem antrian pelayanan kesehatan di RSUD Kebon Bawang, Jakarta Utara, yang dinilai tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Sistem monitor antrian kerap menunjukkan kondisi penuh, padahal pada kenyataannya masih terdapat ruang layanan yang belum terpakai.

Imamuddin menjelaskan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterimanya, tampilan sistem monitor antrian di RSUD Kebon Bawang sering kali menunjukkan antrian penuh. Namun, saat dilakukan pengecekan langsung ke area pelayanan, masih ditemukan ruang atau layanan yang kosong dan seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pasien.

“RSUD Kebon Bawang ini sudah memiliki monitor antrian. Setahu saya, RSUD tipe Delta memang sudah dilengkapi dengan sistem monitor yang baik. Namun yang menjadi persoalan, di layar monitor selalu terlihat penuh, sementara ketika dicek langsung ke dalam, ternyata masih ada beberapa ruang yang kosong dan itu seharusnya bisa digunakan oleh masyarakat,” kata Imamuddin, dalam rapat Komisi E DPRD Jakarta bersama dinas-dinas terkait, Selasa (20/01/2026).

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan sekaligus ketidaknyamanan bagi masyarakat yang hendak mengakses layanan kesehatan. Ketidaksesuaian antara data yang ditampilkan dalam sistem antrian dengan kondisi faktual di lapangan dinilai dapat merugikan pasien dan menghambat pelayanan publik.

“Ini laporan langsung yang saya terima dari masyarakat. Jadi mohon betul agar dinas-dinas terkait menyikapi persoalan ini secara serius. Masyarakat melihat antrian penuh terus, padahal faktanya di lapangan masih ada kapasitas layanan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan,” tegasnya.

Menurut Imamuddin, persoalan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan sistem antrian di RSUD Kebon Bawang agar pelayanan kesehatan berjalan lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

Ia pun mendorong Dinas Kesehatan DKI Jakarta bersama manajemen RSUD Kebon Bawang untuk segera melakukan pembenahan, sehingga informasi yang diterima masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi pelayanan yang tersedia.

“Saya berharap segera dilakukan evaluasi demi kepentingan masyarakat umum, terutama agar tidak terjadi kesalahan informasi yang justru merugikan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” harapnya. (DT/FM)