JAKARTA (21 Januari) – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyoroti persoalan distribusi subsidi pangan bagi 15 golongan masyarakat yang dinilai masih menyisakan masalah di lapangan. Dua persoalan utama yang dikeluhkan warga adalah panjangnya antrean dan keterbatasan kuota penerima.
Nova mengatakan, saat menggelar reses, masyarakat mengeluhkan persoalan antrean panjang kerap terjadi karena sistem distribusi yang belum sepenuhnya berjalan optimal.
“Kendala distribusi pangan ini salah satunya disebabkan oleh sistem antrean yang belum efektif, sehingga masyarakat harus menunggu terlalu lama,” ujar Nova Paloh usai rapat bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembahasan monitoring dan evaluasi hasil reses APBD 2025 serta rencana realisasi APBD 2026, Rabu (21/01/2026).
Nova menilai, meskipun sistem antrean berbasis daring sudah mulai diterapkan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis. Ia mendorong agar sistem distribusi diperbaiki dengan pendekatan by name by address untuk memastikan ketepatan sasaran sekaligus mengurangi penumpukan antrean.
Selain persoalan antrean, Nova juga menyoroti keterbatasan kuota penerima subsidi pangan. Ia menjelaskan bahwa tidak seluruh pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) otomatis menerima subsidi pangan karena anggaran yang tersedia terbatas dan dibagi dalam dua tahap, yakni anggaran murni dan anggaran perubahan.
Penumpukan antrean, kata Nova, juga dipicu oleh terbatasnya titik distribusi yang masih terpusat di lokasi tertentu, seperti Food Station. Kondisi tersebut membuat stok pangan di satu titik cepat habis dan menyulitkan warga yang tinggal jauh dari lokasi distribusi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nova mendorong adanya kolaborasi lintas BUMD, termasuk dengan Dharma Jaya, guna memperluas jangkauan distribusi subsidi pangan agar tidak terpusat di satu wilayah saja.
Saat ini, anggaran subsidi pangan telah ditingkatkan hingga sekitar Rp1 triliun. Namun demikian, Nova meminta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait skema paket pangan agar distribusi benar-benar tepat sasaran.
“Mengingat anggaran terbagi dalam beberapa tahap, perlu kajian yang matang agar masyarakat tetap memiliki pilihan dan distribusi pangan bisa berjalan lebih adil,” ujarnya.
Nova menegaskan, Komisi B DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal perbaikan sistem distribusi subsidi pangan agar antrean tidak kembali menumpuk dan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih efektif.
“Distribusi ke depan harus diinformasikan secara merata di berbagai wilayah, supaya masyarakat tidak terpusat di satu titik dan pelayanan bisa dirasakan lebih adil,” kata Nova. (MAP/FM)