JAKARTA (11 Maret) – Upaya mempercepat penanganan berbagai persoalan strategis di Jakarta menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta. Salah satunya melalui pembentukan sejumlah panitia khusus (Pansus) yang akan membahas isu-isu krusial di Jakarta.
Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta telah menetapkan agenda rapat paripurna pada 30 Maret 2026 untuk membentuk lima Pansus yang akan menangani berbagai persoalan publik. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, pembentukan Pansus tersebut merupakan respons DPRD terhadap sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat Jakarta.
“Dalam paripurna nanti kita akan membentuk lima Pansus yang akan membahas berbagai persoalan strategis di Jakarta,” kata Wibi, Selasa (10/3/2026).
Kelima Pansus tersebut meliputi Pansus Pengelolaan Sampah, Pansus Percepatan Penyerahan Aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum), Pansus Reforma Agraria atau PTSL, Pansus Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta Pansus Tata Kelola Perparkiran.
Menurut Wibi, pembentukan Pansus menjadi langkah DPRD untuk memperdalam pembahasan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian khusus, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah.
Selain agenda pembentukan Pansus, DPRD DKI Jakarta juga akan menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil masa reses ke-II masa persidangan II tahun sidang 2025–2026. Salah satu isu yang menjadi perhatian DPRD adalah persoalan pengelolaan sampah di Jakarta, terutama setelah insiden longsor sampah di TPST Bantargebang yang menelan korban jiwa.
Peristiwa tersebut kembali menyoroti pentingnya pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari pengurangan sampah di sumber hingga pengelolaan di tempat pemrosesan akhir.
Wibi berharap pansus-pansus yang dibentuk nantinya dapat bekerja secara efektif untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dalam menangani berbagai persoalan di Jakarta.
“Harapannya Pansus ini bisa bekerja secara maksimal dan memberikan rekomendasi yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Jakarta,” ujarnya. (*/FM)