JAKARTA (07 April) – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Jupiter meminta perbaikan menyeluruh tata kelola Perumda Pembangunan Sarana Jaya menyusul kasus pengadaan lahan yang menimbulkan kerugian lebih dari Rp100 miliar pada periode sebelumnya.

Dalam rapat evaluasi kinerja BUMD Jakarta, Jupiter menekankan pentingnya transparansi dan penguatan sistem pengawasan internal agar persoalan serupa tidak terulang. Ia juga menyoroti pentingnya proses uji tuntas (due diligence) dalam setiap pengambilan keputusan bisnis, terutama yang berkaitan dengan pengadaan aset.

“Kami ingin memastikan langkah-langkah konkret apa yang dilakukan Dirut baru untuk memperbaiki tatanan sistem yang ada. Pengawasan dan transparansi dalam tata kelola harus menjadi prioritas agar kasus serupa tidak terulang kembali,” ujar Jupiter di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Selain itu, Jupiter meminta kejelasan status lahan yang sebelumnya menjadi objek perkara hukum. Lahan tersebut diketahui direncanakan untuk pembangunan program rumah susun DP nol rupiah.

“Tanah yang dibeli saat itu, apakah sudah balik nama menjadi aset Sarana Jaya atau belum? Kita ingin tahu apakah aset ini bisa diselamatkan atau justru menjadi faktor kerugian permanen. Ini adalah salah satu beban terbesar perusahaan saat ini,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh turut menyoroti penyelesaian persoalan legalitas aset dan keberlanjutan proyek yang sempat tertunda. Menurut dia, sejumlah aset yang belum dimanfaatkan berpotensi menjadi beban apabila tidak segera dioptimalkan.

“Proses hukum kita hormati, tetapi aset yang ada jangan sampai menjadi ‘aset tidur’. Harus ada langkah agar bisa dimanfaatkan,” ujar Nova. (EP/FM)