JAKARTA (8 Agustus) – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, mendorong Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) berkolaborasi dengan Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir.
Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci untuk memaksimalkan pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekaligus meningkatkan penerimaan daerah yang hingga kini masih jauh dari target.
Berdasarkan laporan BPAD melalui Badan Usaha Layanan Umum Daerah (BLUD) Jakarta Asset Management Center (JAMC), realisasi pendapatan dari pengelolaan aset parkir hingga Agustus 2026 baru mencapai sekitar Rp85 miliar dari target Rp805 miliar. Sementara itu, UP Perparkiran Dinas Perhubungan baru membukukan penerimaan sekitar Rp41 miliar dari target Rp159 miliar.
Jupiter menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan pola pengelolaan yang lebih terintegrasi.
“Tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Banyak lahan milik Pemprov DKI yang bisa dijadikan kantong parkir resmi. BPAD menyediakan asetnya, lalu dikelola oleh UP Parkir dengan sistem digitalisasi,” ujar Jupiter, Jumat (7/8/2029).
Ia menilai belum optimalnya capaian penerimaan daerah salah satunya dipengaruhi oleh ego sektoral dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Padahal, masih banyak potensi lahan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila BPAD dan UP Perparkiran bekerja secara sinergis.
Jupiter mengusulkan penerapan mekanisme revenue sharing dalam pengelolaan lahan parkir milik Pemprov DKI Jakarta. Skema tersebut dinilai dapat diterapkan di berbagai lokasi strategis seperti terminal, stasiun, hingga kawasan komersial yang memiliki potensi parkir tinggi.
“Ini akan memudahkan mereka berdua mendapatkan target pencapaian dalam optimalisasi pendapatan asli daerah,” tegasnya.
Selain mendorong kolaborasi pengelolaan parkir, Jupiter juga menyoroti masih besarnya potensi pendapatan daerah dari perpanjangan izin Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemprov DKI Jakarta yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Ia menyayangkan BPAD dan JAMC belum proaktif menindaklanjuti sejumlah potensi tersebut, termasuk aset di kawasan Ancol, Jakarta Utara.
“Banyak potensi pembayaran dari pihak swasta yang butuh rekomendasi perpanjangan HPL. Jika ditindaklanjuti, dari hitungan 2,5 persen NJOP saja, ada potensi puluhan miliar rupiah yang bisa masuk ke kas daerah,” pungkas Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta ini. (*/FM)