JAKARTA (4 September) – Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat verifikasi faktual dalam menentukan penerima bantuan sosial (bansos) dan bantuan pendidikan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dinilai penting sebagai basis data, namun tidak seharusnya menjadi satu-satunya acuan dalam menentukan kelayakan penerima bantuan.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, mengatakan penggunaan pemeringkatan kesejahteraan atau desil DTSEN dalam kebijakan belanja daerah sektor kesejahteraan rakyat perlu dilengkapi dengan mekanisme verifikasi yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara riil. Hal itu disampaikan Nova saat membacakan pandangan umum Fraksi NasDem terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dan Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

“Penggunaan data desil DTSEN seharusnya bukan sebagai satu-satunya acuan kelayakan Bansos dan bantuan pendidikan,” kata Nova, Kamis (3/9/2026).

Menurut Nova, penggunaan data administratif tanpa mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan berpotensi membuat warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tereliminasi dari daftar penerima. Kondisi tersebut, kata dia, dapat terjadi karena sejumlah parameter yang digunakan dalam pendataan belum tentu menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat secara utuh.

Misalnya, kepemilikan sepeda motor yang digunakan untuk bekerja sebagai pengemudi ojek online, penggunaan pinjaman online karena keterdesakan modal usaha, maupun kondisi fisik rumah yang ditempati tetapi merupakan rumah warisan keluarga.

“Adanya pendataan administratif tersebut menimbulkan kekeliruan pendaftaran (exclusion errors), dimana peserta didik dari keluarga pra-sejahtera terancam putus sekolah atau terhenti dari perguruan tinggi (program KJMU), serta warga lanjut usia dan disabilitas tereliminasi dari penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ),” ujar Nova.

Karena itu, Fraksi NasDem mendorong Pemprov DKI Jakarta menyiapkan mekanisme verifikasi gabungan atau hybrid system untuk memastikan penetapan penerima bantuan tidak hanya bergantung pada data administratif. Mekanisme tersebut dapat mengombinasikan data DTSEN dengan verifikasi faktual di lapangan yang melibatkan Dasawisma, pihak sekolah, serta pengurus RT/RW. Proses tersebut juga perlu dilengkapi dengan musyawarah kelurahan dan kanal sanggah publik.

Mekanisme tersebut penting agar kebijakan pemberian bansos dan bantuan pendidikan lebih responsif terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekaligus memastikan bantuan diterima warga yang benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan.

“Kombinasikan data DTSEN dengan verifikasi faktual lapangan oleh Dasawisma, pihak sekolah, serta pengurus RT/RW. Dilengkapi dengan musyawarah kelurahan dan kanal sanggah publik,” tandas Nova. (FM)